BERAKSI (Berita Akuntansi)

PANDUAN PEMBEKALAN OMBUS JURUSAN AKUNTANSI 2019

0

Assalamu’alaikum, Salam Akuntansi muda 2019!
Selamat Datang di OMBUS Jurusan Akuntansi Tahun 2019
PURPOSE “Empowering Your Own Purpose” 

Berikut adalah file panduan pembekalan OMBUS Jurusan Akuntansi Tahun 2019
(Klik Link di bawah untuk download .pdf)

Download File

#OMBUS2019#OMBUSPURPOSE#EMPOWERINGYOUROWNPURPOSE#OMBUSJURUSANAKUNTANSI#OMBUSJURAK#AKUNTANSI#YES#YAKIN#EKSIS#SUKSES

Begini Cara UMP Bantu Tangani Kasus Kejahatan Siber

0

Purwokerto, Serayunews.com – Kejahatan siber akhir-akhir ini kian banyak terjadi. Untuk membantu aparat keamanan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) meluncurkan terobosan baru, yakni digital forensik center (DFC) untuk menganalisa kasus kejahatan siber.

Ketua DFC UMP, Mukhlis Prasetyo Aji ST MKom mengatakan, laboratorium unggulan forensik digital tersebut nantinya akan berfungsi sebagai Center of Excellence. DFC ini juga bakal dijadikan Pusat pengembangan aktivitas analisa kasus kejahatan siber, pelatihan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia profesi digital forensik & Keamanan Siber serta pencarian dan/atau pelatihan untuk keamanan data dan digital forensik.

“Laboratorium Unggulan Forensik Digital ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian dan bantuan pengungkapan kasus kejatahan digital dalam ranah Information and Communication Technologi (ICT),” kata dia.

DFC di bawah naungan UMP akan didukung dengan tenaga profesional yang mempunyai kredibilitas dalam hal penangganan Keamanan Data, Forensik Digital, pakar Hukum ITE, Linguistik forensik dan Investigatif dan Akuntansi Forensik dan lintas bidang lainnya. Harapannya semua bidang ilmu forensik yang terkait digital bisa berkembang untuk menangani pengungkapan kejahatan siber yang semakin canggih.

“Perkembangan digital yang semakin tak terkendali memicu semakin banyaknya kasus-kasus siber. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dibidang keamanan siber dan forensik digital. Untuk itu kami menyiapkan SDM yang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut sehingga dapat membantu kebutuhan di Industri,” katanya.

Di Indonesia perkembangan forensik digital cukup bagus namun masih banyak kekurangan SDM maupun fasilitas laboratorium forensik. “Saat ini saja saya di minta untuk mengirimkan SDM di bidang forensik namun belum dapat memenuhi perusahaan tersebut,harapannya mahasiswa Teknik Informatika UMP yang sudah belajar forensik digital dapat memenuhi kebutuhan SDM tersebut,” ujarnya.

Pelatihan keamanan dan digital forensik kata dia juga disediakan sebagai satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang siber berdasarkan perkembangan terbaru dan dilengkapi dengan tools yang update.

“Untuk membantu berbagai pihak untuk melakukan investigasi dan analisa secara independen serta membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kasus kejahatan siber. Untuk itu pengembangan laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta SDM yang Profesional,” katanya.

Apalagi, kekuatan siber menurutnya selalu berkembang dengan cepat. Makanya, dibutuhkan sumber daya serta perkembangan dan inovasi terkait penangan kejahatan.Untuk itu perlu adaya penelitian-penelitian yang mendukung terkait penangan-penangan kasus kejahatan siber yang semakin canggih.

“Digital Forensics Center mendorong dosen dan mahasiswa untuk selalu melakukan pengembangan keilmuannya dibidang keamanan siber dan digital forensik melalui penelitian-penelitian terbaru,” katanya.

Penerapan Standar Akuntansi Baru Menggerus Modal BNI 1 Persen

0

Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

JAKARTA – Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

Direktur Keuangan BNI Ario Bimo menyampaikan implementasi PSK 71 tahun depan tidak akan terlalu berdampak pada kemampuan ekspansi bisnis BNI. Perseroan telah berhitung cukup matang dan tetap dapat melanjutkan bisnis seperti biasa meski ada penggerusan rasio kecukupan modal.

“Kami sudah berhitung. Rasio kecukupan modal [capital adequacy ratio/CAR] hanya tergerus 1%. Kami masih akan dapat terus melanjutkan bisnis,” katanya di sela-sela acara Indonesia Banking Expo 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebagai informasi, CAR emiten berkode BBNI ini pada kuartal ketiga tahun ini berada pada 19,3%, naik dari periode sama tahun lalu 17,8%.

Selanjutnya, Ario menyebutkan perseroan masih akan tetap dapat mempertahankan kinerja bisnis pada tahun depan dengan tetap mengandalkan sektor produktif serta konsumer.

Hal itu juga seiring dengan insentif dari regulator yang telah memangkas baik suku bunga acuan maupun giro wajib minimum pada tahun ini.

“Saat ini tekanan cost off fund memang masih ada. Kami juga sedang berhitung, tetapi kalau sudah turun, kami juga akan pertimbangan [penurunan suku bunga kredit],” katanya.

BPKH peroleh Rp 1,49 triliun dari pengecualian pajak pengelolaan dana haji

0

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan memberikan pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) terhadap dana kelolaan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kebijakan ini merupakan insentif bagi ekonomi dan  keuangan syariah. 

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, kebijakan tersebut memiliki implikasi yang sangat besar bagi BPKH maupun ekonomi dan keuangan syariah karena size dana kelolaan BPKH akan semakin besar karena manajer investasi maupun bank penerima setoran dana haji tidak lagi jadi wajib pungut (wapu).

Jika sebelumnya nilai manfaat dana haji yang ditempatkan di wapu dipungut pajak 20% untuk masuk ke kas negara, maka sekarang seluruhnya sudah akan jadi dana bergulir.

Aggito bilang, dari nilai manfaat yang dihasilkan BPKH tahun 2020 besaran pajak yang seharusnya disetor ke negara mencapai Rp 1,49 triliun. 

“Dengan pengecualian pajak tersebut, tahun nilai manfaat BPKH yang akan bergulir akan bertambah sebesar 1,49 triliun. Dana itu akan bergulir dan jadi tambahan likuiditas di bank sebelum digunakan atau disetor ke BPKH,” jelas Anggito dalam webinar, Rabu (10/3).

Dana haji yang dikelola BPKH per Desember 2020 sebesar Rp 144,7 triliun atau naik 15,05% dari tahun sebelumnya. Dana kelolaan ini menghasilkan nilai manfaat Rp 7,42 triliun. Alokasi portofolio BPKH sudah ada undang-undangnya dimana tahun ini 69% ditempatkan di lembaga keuangan syariah dan 31% untuk investasi atau dikembangkan.

Anggito menjelaskan, pengecualian pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021 itu terdiri dari, pertama, pengecualian pajak untuk imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

Kedua, imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia. 

Ketiga, dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0 persen dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri. 

Keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis. 

Kelima, penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peningkatan Ketegangan AS-China Tekan Rupiah ke Rp14.185

0

Jakarta, CNN Indonesia — Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.185 per dolar AS pada Selasa (23/6). Posisi tersebut melemah 35 poin atau 0,25 persen dari Rp14.150 pada Senin (22/6).
Rupiah melemah bersama yuan China minus 0,18 persen dan baht Thailand minus 0,08 persen di kawasan Asia. Pelemahan juga dialami oleh dolar Singapura minus 0,07 persen, peso Filipina minus 0,06 persen, dan ringgit Malaysia minus 0,01 persen.

Sementara mata uang Asia lain berhasil menguat dari dolar AS. Won Korea Selatan menguat 0,3 persen, yen Jepang 0,04 persen, dan dolar Hong Kong 0,01 persen.

Begitu pula dengan mata uang utama negara maju yang mayoritas melemah dari dolar AS. Hanya poundsterling Inggris yang menguat 0,09 persen dari mata uang Negeri Paman Sam.

Rubel Rusia melemah 0,31 persen, dolar Australia minus 0,28 persen, dolar Kanada minus 0,14 persen, franc Swiss minus 0,01 persen, dan euro Eropa minus 0,01 persen.

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra memperkirakan nilai tukar rupiah akan kembali melemah pada hari ini. Proyeksinya, rmata uang Garuda bergerak di kisaran Rp14.050 sampai Rp14.200 per dolar AS.

Menurutnya, pelemahan rupiah masih didominasi oleh sentimen kekhawatiran munculnya gelombang kedua virus corona atau covid-19 yang dapat menekan perekonomian dunia lagi. Hal ini tercermin dari peningkatan sejumlah kasus positif virus corona di berbagai negara usai pembukaan penguncian wilayah (lockdown).

“Sentimen ini masih berpeluang menekan harga aset-aset berisiko di pasar Asia hari ini. Rupiah masih berpeluang tertekan karena sentimen tersebut,” kata Ariston kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/6).

Selain itu, sambungnya, ada sentimen dari kelanjutan hubungan dagang Amerika Serikat dan China. Sinyalnya, ada ancaman kedua negara dengan nilai ekonomi terbesar di dunia itu tidak akan melanjutkan perjanjian dagangnya.

“Kabar terbaru dari hasil wawancara penasehat perdagangan pemerintah AS Peter Navarro dengan Fox News bahwa perjanjian dagang dengan China telah ‘berakhir’. Wawancara itu menunjukkan hubungan AS-China masih memanas,” pungkasnya.

OJK Dorong Potensi Ekonomi Alternatif Baru Sesuai Keunggulan Daerah

0

balitribune.co.id | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan hingga data April 2021 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga. Pemulihan ekonomi global terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas perekonomian negara ekonomi utama dunia.  Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam siaran persnya yang diterima Bali Tribune, Minggu (30/5) menyampaikan di domestik, indikator perekonomian seperti sektor rumahtangga dan korporasi mengindikasikan perbaikan. Mobilitas penduduk di kuartal ke-2 meningkat signifikan yang diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi.

Ia menjelaskan, OJK terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil ditengah upaya pemulihan ekonomi nasional dengan senantiasa bersinergi bersama para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.  OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui menerbitkan kebijakan yang membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong potensi ekonomi alternatif baru sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Pertumbuhan kredit hingga April masih terkontraksi sebesar 2,28 persen (year on year/yoy). Namun, kredit konsumsi mulai tumbuh positif 0,31 persen (yoy) sejalan dengan meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi terutama didorong oleh kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai hasil dari kebijakan stimulus pemerintah, OJK dan Bank Indonesia dalam penyaluran KPR. Kredit sektor pariwisata juga tercatat tumbuh sebesar 5,99 persen ditopang kenaikan kredit pada restoran/rumah makan 10,53 persen/mtm dan angkatan laut domestik 1,24 persen/yoy. 

“Secara ytd pertumbuhan kredit masih positif, terutama didorong oleh penyaluran kredit dari bank BUMN dan BPD,” terang Anto.  Kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga mulai menunjukkan perbaikan. Dari tren ini, pertumbuhan kredit Q1/2021 lebih baik dari 2020, sehingga masih terdapat ruang untuk pertumbuhan. Ruang pertumbuhan kredit juga didukung dengan suku bunga kredit yang terus turun. Hingga April suku bunga kredit modal kerja turun menjadi 9,08 persen, bunga kredit konsumsi menjadi 10,87 persen dan suku bunga kredit investasi di posisi 8,68 persen.   OJK menyatakan bahwa suku bunga bukan satu-satunya faktor penentu tumbuhnya kredit perbankan, karena pertumbuhan kredit sangat ditentukan oleh permintaan masyarakat. “Permintaan atas kredit/pembiayaan akan kembali tinggi  apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut didukung upaya vaksinasi yang semakin meluas untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat yang terjaga baik,” jelasnya.

Perubahan PSAK di pelaporan SPT PPh Badan pada April 2021 bisa picu sengketa pajak

0

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jatuh tempo pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan 2020 akan berakhir di 30 April 2021. Salah satu lampiran SPT PPh badan 2020 tersebut adalah laporan keuangan yang sebagiannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik.  

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research, Prianto Budi Saptono, menjelaskan, untuk perusahaan yang wajib menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau 3 PSAK baru di laporan keuangan mereka, ketiga standar akuntansi tersebut berpotensi meningkatkan tax dispute atau perselisihan pajak.

Prianto bilang, ketiga PSAK yang berpeluang memunculkan perbedaan interpretasi di antara perusahaan dan otoritas pajak adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Pasalnya, konsep akuntansi di ketiga PSAK tersebut berbeda kontras dari konsep PSAK sebelumnya. 

Khusus untuk PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan, sumber tax dispute-nya, menurut Prianto, berasal dari keharusan pengakuan keuntungan, dan kerugian, yang belum terealisasi (unrealized gains/losses). Untung/rugi tersebut berasal dari valuasi periodik atas investasi saham (equity investment) dan/atau investasi surat utang (debt investment) sesuai harga pasarnya.

Prianto mengatakan, untuk contoh unrealized gains, ketika perusahaan mengakui unrealized gains, keuntungan tersebut merupakan penghasilan dari sisi akuntansi. Dari sisi PPh, pertanyaan yang muncul adalah apakah keuntungan tersebut merupakan objek PPh.  

“Jadi, ada dua pendekatan penafsiran terhadap pengertian penghasilan di UU PPh, yaitu tekstual dan kontekstual,” kata Prianto dalam keterangan resminya, Rabu (7/4).

Menurut Prianto, berdasarkan penafsiran tekstual atas pengertian penghasilan di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983  terkait PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, unrealized gains tersebut merupakan penghasilan dan menjadi objek PPh.  

Tapi, berdasarkan pemahaman kontekstual sesuai rumusan penghasilan yang tidak pernah berubah sejak 1983 hingga kini, pengakuan penghasilan mengacu pada doktrin realisasi. “Berdasarkan doktrin realisasi tersebut, unrealized gains belum diakui sebagai penghasilan karena belum terealisasi,” ujar dia. 

Dua model penafsiran di atas berlaku juga untuk contoh unrealized losses yang timbul dari valuasi investasi saham/obligasi. Jika konsisten dengan unrealized gains sebagai objek PPh, unrealized losses seharusnya juga menjadi pengurang yang diperbolehkan (allowable deductions) saat penghitungan PPh badan 2020.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2020 Terendah Sejak era Gus Dur

0

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 merupakan posisi yang terendah sejak 2001. Pada tiga bulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97 persen.

Sedangkan di kuartal I 2001 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,87 persen

“Kalau kami lihat itu (pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020) terendah sejak triwulan I tahun 2001,” ujar Kepala BPS Suhariyanto melalui video conference, Selasa (5/5).

Namun demikian, ia menuturkan angka tersebut tidak dapat dibandingkan. Pasalnya, kondisi saat ini juga berbeda dibandingkan 19 tahun silam.

Saat ini, lanjutnya, kondisi ekonomi dipenuhi ketidakpastian akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Menurut saya tidak bisa dibandingkan seperti itu karena situasi yang kita hadapi sekarang beda, diliputi ketidakpastian. Sudah banyak dilakukan upaya tapi kami tidak tahu sampai kapan Covid-19 ini bisa berlalu,” katanya.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 jauh lebih rendah dibandingkan kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen. Angka tersebut merosot dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2019 yakni 4,97 persen.

Ia menuturkan BPS sendiri tidak membuat prediksi pertumbuhan ekonomi lantaran dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Namun, ia menyebut sejumlah lembaga telah membuat prediksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.

Menurutnya, saat ini tidak mudah untuk membuat asumsi pertumbuhan ekonomi lantaran diliputi ketidakpastian. “Kalau kami membuat perkiraan dengan berbagai modelling tentu banyak asumsi, tentu saja tidak semua asumsi itu terpenuhi,” katanya.

Sepanjang kuartal I 2020 tercatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp2.625 triliun dan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp3.783 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 akan tertahan di kisaran 4,5 persen-4,6 persen karena virus corona.

“Prediksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen untuk kuartal I 2020, tapi masih cukup baik di 4,5 persen-4,6 persen,” katanya belum lama ini.

Secara keseluruhan, ia memprediksi ekonomi pada tahun ini tumbuh 2,3 persen. Angkanya jauh melambat dibandingkan target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang mencapai 5,3 persen.

Akan tetapi, dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi minus hingga 0,4 persen di tahun ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan sangat tergantung dari perkembangan Covid-19.

PERUBAHAN IKLIM, DIGITALISASI DAN INKLUSIFITAS MENJADI FOKUS PERTEMUAN TAHUNAN INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN WORLD BANK TAHUN 2021

0

No.23/ 267/DKom

Pemulihan perekonomian global terus berlanjut, meskipun masih terdapat kesenjangan antar negara akibat perbedaan akses terhadap vaksin dan ruang untuk dukungan kebijakanSecara global pemulihan menghadapi berbagai faktor risiko, terutama kekhawatiran cepatnya penyebaran varian Delta dan kekhawatiran munculnya varian virus baru yang lebih agresif sehingga ketidakpastian outlook perekonomian meningkat. Selain itu, perubahan iklim dan reformasi digital juga muncul sebagai tantangan besar secara global. IMF berkomiten untuk terus mendukung negara-negara anggotanya untuk menghadapi tantangan yang berkembang.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Wajiyo menekankan pentingnya pelaksanaan exit strategy yang well calibrated, well planned, dan well communicated untuk memastikan seluruh negara dapat pulih secara bersama-sama. Hal tersebut dibahas dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 yang diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 11-15 Oktober 2021, dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

IMF memproyeksikan perekonomian global tumbuh sebesar 5,9% pada tahun 2021, kemudian mengalami moderasi pertumbuhan ke 4,9% pada tahun 2022. Revisi ke bawah pertumbuhan 2021 mencerminkan penurunan pertumbuhan di negara maju, karena adanya disrupsi pasokan, dan di negara low-income developing, karena memburuknya dinamika pandemi. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan akan ditopang oleh menguatnya prospek jangka pendek negara eksportir komoditas dari kelompok negara berkembang.

Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 pada 13 Oktober 2021 yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, delegasi Bank Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menyampaikan pentingnya upaya global untuk mengatasi pandemi dan melanjutkan reformasi struktural guna mendorong pemulihan ekonomi yang lebih resilien, berkelanjutan dan inklusif. Pada kesempatan tersebut Deputi Gubernur BI juga menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian perkembangan pandemi dan kenaikan inflasi di negara maju yang berpotensi menimbulkan efek rambatan kepada negara berkembang. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi kebijakan pada tataran global untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap perkembangan dan kebijakan yang diimplementasikan. Dalam kesempatan tersebut Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo juga menyampaikan pentingnya melanjutkan upaya bersama dalam meningkatkan efisiensi cross border payment dan melanjutkan diskusi mengenai dimensi makrofinansial dan aspek interoperability dari Central Bank Digital Currency. Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap program IMF guna membantu negara miskin dan rentan dalam mengatasi pandemi dan mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan RI menyampaikan rencana Presidensi G20 Indonesia yang akan mengangkat tema ‘Recover Together and Recover Stronger’ untuk mengatasi tantangan global dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan yang berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, resiliensi, stabilitas, ekonomi hijau, dan ekonomi inklusif.

Presidensi G20 Indonesia akan mengusung enam topik prioritas pada finance track G20, yaitu exit strategy to support recovery, addressing scaring effect to secure future growth, payment system in digital era,sustainable finance, financial inclusion dan international taxation. Presidensi G20 Indonesia juga akan melanjutkan pembahasan beberapa topik legacy seperti global economy and risk monitoringglobal financial safety net, capital flows, data gap initiative, financial sector regulation, debt sustainability, infrastructure investment, multilateral development banks, pandemic preparedness, dan compact with Africa. Delegasi Indonesia juga melakukan serangkaian pertemuan dengan beberapa negara G20 untuk menjelaskan rencana Presidensi G20 Indonesia dan juga memperoleh dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Presidensi pada tahun 2022.

Presidensi G20 Indonesia pada finance track yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan dimulai dengan pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pada 9-10 Desember 2021 di Bali.

BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp7,55 T Pekan Ini

0

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing beli bersih (net buy) sebesar Rp7,55 triliun. Hal ini berdasarkan data transaksi 12 Juli-15 Juli 2021.
Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan aliran modal asing ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp5,73 triliun dan saham sebesar Rp1,82 triliun.

Sementara, aliran modal asing tercatat net buy sebesar Rp860 miliar dari awal tahun hingga 15 Juli 2021.

“Berdasarkan data setelmen selama 2021 (ytd), non residen beli neto Rp860 miliar,” ucap Erwin dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (16/7).

Hal ini membuat tingkat premi risiko Credit Default Swaps (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level dari 76,65 basis poin (bps) menjadi 77,03 bps.

Sementara, tingkat imbal hasil (yield) SBN bertenor 10 tahun stabil di level 6,36 persen. Lalu, yield surat utang AS US Treasury 10 tahun turun ke level 1,29 persen.

Inflasi
Selanjutnya, BI memperkirakan inflasi pada pekan ketiga Juli 2021 sebesar 0,01 persen secara bulanan (month-to-month). Lalu, inflasi secara tahun kalender (year-to-date/ytd) diperkirakan 0,75 persen dan secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 1,45 persen.

Erwin menyatakan salah penyumbang utama inflasi pekan ketiga Juli 2021 adalah komoditas cabai rawit sebesar 0,03 persen secara bulanan. Lalu, tomat, kangkung, bawang merah, bayam, kacang panjang, dan rokok kretek filter masing-masing 0,01 persen secara bulanan.

“Sementara itu komoditas yang menyumbang deflasi antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, jeruk, cabai merah, dan kentang,” kata Erwin.

Ia menambahkan bank sentral akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas untuk memonitor dinamika penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Hal ini untuk menentukan langkah yang harus dilakukan oleh BI ke depannya.