BERAKSI (Berita Akuntansi)

Syarat BUMN Terdampak Corona yang Akan Dipulihkan Duit Negara

0

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan dukungan pemulihan ekonomi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdampak pandemi virus corona (covid-19). Namun, tidak semua BUMN akan dibantu, hanya beberapa BUMN yang memenuhi syarat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyebut kriteria yang harus dipenuhi BUMN, antara lain sektor usaha memiliki faktor pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran tak terbatas yang dijalankan oleh BUMN, total aset yang dimiliki, eksposur terhadap sistem keuangan, serta kepemilikan pemerintah.

“Bagaimana mendefinisikan BUMN ini memang terdampak covid-19, kami lihat sisi supply (pasokan), demand (permintaan), masalah operasional, serta sisi finansialnya,” ujarnya Febrio dalam video conference, dikutip Setkab (7/6).

Selain itu, Kemenkeu turut mendukung dan mempertimbangkan lima syarat atau kriteria terkait penggolongan BUMN yang akan segera mendapat bantuan pemulihan. Kelima kategori itu merupakan hasil bentukan reformasi Kementerian BUMN yang disebut telah dibentuk sebelum pandemi covid-19.

Pertama, untuk kategori yang dipertahankan dan dikembangkan adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, memiliki regulasi yang kuat, memiliki risiko sistemik dan berkinerja baik.

Kedua, untuk kategori transformasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, namun masih memiliki kinerja yang rendah dan memiliki risiko sistemik.

Ketiga, kategori diperlukan konsolidasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar rendah, daya tarik pasar tinggi, berkinerja baik, dan memiliki risiko sistemik dalam hal konsolidasi.

Keempat, diutamakan untuk pelayanan publik adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar tinggi maupun rendah, daya tarik pasar rendah, berkinerja baik atau buruk, dan memiliki Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

Kelima, kategori akan didivestasi (pengurangan aset/kepemilikan) atau bermitra adalah untuk BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar yang rendah, berkinerja baik atau buruk, dan memiliki nilai sosial.

Kendati demikian, meski mendukung lima kriteria tersebut, Febrio mengatakan pihaknya masih akan menggunakan kriteria yang lebih jelas sebagai acuan mengenai BUMN yang akan dimasukkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp7,55 T Pekan Ini

0

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing beli bersih (net buy) sebesar Rp7,55 triliun. Hal ini berdasarkan data transaksi 12 Juli-15 Juli 2021.
Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan aliran modal asing ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp5,73 triliun dan saham sebesar Rp1,82 triliun.

Sementara, aliran modal asing tercatat net buy sebesar Rp860 miliar dari awal tahun hingga 15 Juli 2021.

“Berdasarkan data setelmen selama 2021 (ytd), non residen beli neto Rp860 miliar,” ucap Erwin dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (16/7).

Hal ini membuat tingkat premi risiko Credit Default Swaps (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level dari 76,65 basis poin (bps) menjadi 77,03 bps.

Sementara, tingkat imbal hasil (yield) SBN bertenor 10 tahun stabil di level 6,36 persen. Lalu, yield surat utang AS US Treasury 10 tahun turun ke level 1,29 persen.

Inflasi
Selanjutnya, BI memperkirakan inflasi pada pekan ketiga Juli 2021 sebesar 0,01 persen secara bulanan (month-to-month). Lalu, inflasi secara tahun kalender (year-to-date/ytd) diperkirakan 0,75 persen dan secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 1,45 persen.

Erwin menyatakan salah penyumbang utama inflasi pekan ketiga Juli 2021 adalah komoditas cabai rawit sebesar 0,03 persen secara bulanan. Lalu, tomat, kangkung, bawang merah, bayam, kacang panjang, dan rokok kretek filter masing-masing 0,01 persen secara bulanan.

“Sementara itu komoditas yang menyumbang deflasi antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, jeruk, cabai merah, dan kentang,” kata Erwin.

Ia menambahkan bank sentral akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas untuk memonitor dinamika penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Hal ini untuk menentukan langkah yang harus dilakukan oleh BI ke depannya.

PANDUAN PEMBEKALAN OMBUS JURUSAN AKUNTANSI 2019

0

Assalamu’alaikum, Salam Akuntansi muda 2019!
Selamat Datang di OMBUS Jurusan Akuntansi Tahun 2019
PURPOSE “Empowering Your Own Purpose” 

Berikut adalah file panduan pembekalan OMBUS Jurusan Akuntansi Tahun 2019
(Klik Link di bawah untuk download .pdf)

Download File

#OMBUS2019#OMBUSPURPOSE#EMPOWERINGYOUROWNPURPOSE#OMBUSJURUSANAKUNTANSI#OMBUSJURAK#AKUNTANSI#YES#YAKIN#EKSIS#SUKSES

Imbal Hasil Obligasi AS Turun, Rupiah Menguat ke Rp14.110

0

Jakarta, CNN Indonesia –Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.110 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Selasa (23/2) pagi. Posisi tersebut menguat 0,05 persen dibandingkan perdagangan Senin (22/2) sore di level Rp14.117 per dolar AS.

Pagi ini, mayoritas mata uang di kawasan Asia terpantau menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,10 persen, dolar Singapura menguat 0,17 persen dan dolar Taiwan menguat 0,07 persen.

Kemudian, peso Filipina menguat 0,07 persen, rupee India menguat 0,21 persen, yuan China menguat 0,16 persen, ringgit Malaysia menguat 0,14 persen, dan bath Thailand terpantau menguat 0,02 persen. Hanya won Korea Selatan yang terpantau melemah 0,01 persen.

Sementara itu, mata uang di negara maju bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Poundsterling Inggris melemah 0,14 persen dan dolar Australia melemah 0,21 persen. Sedangkan dolar Kanada menguat 0,22 persen dan franc Swiss menguat 0,12 persen.

Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra mengatakan dolar AS terpantau melemah sejak tadi malam dan pagi ini masih terlihat melemah terhadap nilai tukar lainnya termasuk nilai tukar regional. Pelemahan dolar AS ini terpicu oleh sentimen pemulihan ekonomi global.

“Rupiah kemungkinan bisa menguat terhadap dolar AS hari ini dengan sentimen tersebut,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun ke 1,36 persen.

“Potensi pergerakan rupiah hari ini di kisaran Rp14.050 per dolar AS sampai Rp14.130 per dolar AS,” pungkasnya.

AKU PEDULI (Akuntansi Peduli)

0

Jumat, 27 September 2019 BE-HIMATANSI Melaksanakan AKU PEDULI untuk bulan September dan diikuti oleh setiap perwakilan angkatan di Jurusan Akuntansi. Aku Peduli merupakan program kerja dari BE-HIMATANSI yang dikelola oleh Kompartemen Sosial Rohani. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau pihak yang berkebutuhan khusus dan memiliki kekurangan dari segi finansial. Program ini merupakan realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertujuan untuk Sosial (Masyarakat). Sumber dana untuk Aku Peduli dikumpulkan melalui Donasi yang dibuka setiap bulannya kepada Umum.

Kenaikan Tarif PPN Dinilai Berisiko bagi Seluruh Sektor Ekonomi

0

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hingga 15%. Keputusan ini butuh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut ekonom Indef Bhima Yudistira, kenaikan tairf PPN bakal memicu harga barang-barang di tengah pemulihan ekonomi sehingga memukul daya beli masyarakat. Khususnya, kalangan menengah dan bawah.

“Inflasi tercipta karena PPN akan memengaruhi harga akhir di tangan konsumen,” kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Lanjutnya, bagi sektor ritel bisa menyebabkan merosotnya omzet dan berpengaruh pada tutupnya bisnis bagi mereka yang tidak mampu bersaing di tengah penyesuaian PPN. Padahal sektor ritel juga berkaitan dengan sektor lain, seperti logistik, pertanian, hingga industri manufaktur.

“Serapan tenaga kerja juga diperkirakan terpengaruh oleh kebijakan penyesuaian PPN,” bebernya.

Di negara lain seperti Jerman, Inggris, dan Irlandia selama pandemi, kebijakan penurunan tarif PPN atau VAT dianggap efektif mempercepat pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah harusnya mengkaji secara dalam ketimbang insentif penurunan PPH badan dan PPNBM mobil, lebih efektif justru menurunkan tarif PPN bukan malah menaikkannya. Dikhawatirkan ada dampak terhadap penurunan kepatuhan pajak.

“Seperti terjadi pada kasus kenaikan cukai rokok yang berkorelasi dengan naiknya peredaran rokok ilegal. Kalau pajak barang dinaikkan, sementara pengawasan lemah justru ada kebocoran penerimaan negara,” katanya.

Pemerintah juga memiliki opsi lain di luar menaikkan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya lewat evaluasi belanja pajak, khususnya yang diberikan ke korporasi, hingga pemajakan lebih besar terhadap harta kekayaan kelompok 20% pengeluaran paling atas.

“Penyesuaian tarif PPN terlalu berisiko bagi seluruh sektor ekonomi,” tandas Bhima.

BPKH peroleh Rp 1,49 triliun dari pengecualian pajak pengelolaan dana haji

0

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan memberikan pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) terhadap dana kelolaan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kebijakan ini merupakan insentif bagi ekonomi dan  keuangan syariah. 

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, kebijakan tersebut memiliki implikasi yang sangat besar bagi BPKH maupun ekonomi dan keuangan syariah karena size dana kelolaan BPKH akan semakin besar karena manajer investasi maupun bank penerima setoran dana haji tidak lagi jadi wajib pungut (wapu).

Jika sebelumnya nilai manfaat dana haji yang ditempatkan di wapu dipungut pajak 20% untuk masuk ke kas negara, maka sekarang seluruhnya sudah akan jadi dana bergulir.

Aggito bilang, dari nilai manfaat yang dihasilkan BPKH tahun 2020 besaran pajak yang seharusnya disetor ke negara mencapai Rp 1,49 triliun. 

“Dengan pengecualian pajak tersebut, tahun nilai manfaat BPKH yang akan bergulir akan bertambah sebesar 1,49 triliun. Dana itu akan bergulir dan jadi tambahan likuiditas di bank sebelum digunakan atau disetor ke BPKH,” jelas Anggito dalam webinar, Rabu (10/3).

Dana haji yang dikelola BPKH per Desember 2020 sebesar Rp 144,7 triliun atau naik 15,05% dari tahun sebelumnya. Dana kelolaan ini menghasilkan nilai manfaat Rp 7,42 triliun. Alokasi portofolio BPKH sudah ada undang-undangnya dimana tahun ini 69% ditempatkan di lembaga keuangan syariah dan 31% untuk investasi atau dikembangkan.

Anggito menjelaskan, pengecualian pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021 itu terdiri dari, pertama, pengecualian pajak untuk imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

Kedua, imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia. 

Ketiga, dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0 persen dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri. 

Keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis. 

Kelima, penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kata Menkeu Sri Mulyani Soal Profesi Akuntan

0

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membuka peluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawatisaat memberi sambutan di acara The 1st ASEAN CPA Conference – Broaden The Horizon di Inaya Putri Nusa Dua, Bali, pada Rabu 16 Oktober 2019. – Bisnis/Sultan Anshori

Bisnis.com. JAKARTA – Negara di ASEAN telah menyepakati kesetaraan kualifikasi tenaga kerja bidang akuntansi yang dituangkan dalam Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services (MRA on Accountancy Services). 

Sesuai dengan perjanjian ini, para pemegang sertifikat ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) memiliki kualifikasi yang setara dan dapat melakukan praktik di 10 negara ASEAN. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membukapeluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan. 

“ASEAN adalah salah satu pasar dunia yang bertumbuh dengan cepat dan kemudian menjadi wilayah dengan kekuatan ekonomi besar Oleh karena itu, profesi anda sebagai akuntan penting untuk memastikan ekonomi terus tumbuh kuat, bisnis terus berkembang dan akuntabilitas tetap teratas,” kata Menkeu dalam keterangan resminya, Rabu (16/10/2019).

Adapun penyelenggaraan The 1st ASEAN CPA Conference merupakan kerja sama Kementerian Keuangan dan Sekretariat ASEAN yang berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan ASEAN Federation of Accountants (AFA). 

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para ASEAN CPA untuk menjalin komunikasi serta saling tukar informasi terkini mengenai perkembangan industri _Accounting Services_ , _roadmap_ ASEAN CPA dan _Blueprint_ ASEAN Economic Community 2025. Per 30 September, jumlah pemegang ASEAN CPA adalah sebanyak 3770 orang, yang terdiri dari 1291 orang dari Indonesia, 873 orang dari Malaysia, 593 orang dari Thailand, 592 orang dari Singapura, 403 orang dari Myanmar dan 18 orang dari Filipina.

Indonesia Diperkirakan Lepas dari Jurang Resesi di Kuartal II-2021

0

Merdeka.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lepas dari jurang resesi dan naik signifikan di kuartal II 2020. Optimisme itu dilontarkannya karena pemerintah melihat arah pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dapat terjadi dengan sangat konsisten.

Dalam hal ini, Febrio menggunakan perbandingan pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020, yang saat itu masih positif 2,97 persen.

“Sementara terdalamnya kontraksi kita di 2020 adalah di kuartal II, itu minus 5,32 persen. Lalu dilanjutkan dengan perbaikan di kuartal III minus 3,49 persen. Lalu terakhir di kuartal IV kita membaik lagi di minus 2,19 persen,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 Terkontraksi minus 2,1 persen. Namun, Febrio menganggap pertumbuhan negatif itu relatif lebih baik dibandingkan negara-negara G20 dan Asean.

Untuk kuartal I 2021, ia melanjutkan, Kemenkeu masih melihat adanya perbaikan ekonomi yang konsisten. Meskipun secara prediksi Indonesia masih resesi pada rentang pertumbuhan minus 1-0,1 persen.

“Sehingga kalau nanti estimasi kita di minus 1 persen sampai dengan minus 0,1 persen itu sebenarnya juga akan menunjukan perbaikan yang signifikan secara aktual di masyarakat. Artinya, secara kuartalan itu menjadi perbaikan yang akan sangat dirasakan masyarakat, dan itu dicerminkan pada angka itu nanti,” tegas dia.

Sementara untuk kuartal II 2021 dan seterusnya, Febrio percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin naik signifikan. Gambaran ini didapat dengan perbandingan secara tahunan (year on year) dengan kuartal II 2020, dimana pada saat itu ekonomi nasional jatuh ke titik terendah di level minus 5,32 persen.

Jika berkaca menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021 diprediksi bisa naik di atas 7 persen, atau mencapai lebih dari 1,5 persen.

“Yang kuartal kedua dan seterusnya ini yang justru akan menunjukan perbaikan yang sangat signifikan dari segi angkanya. Kalau hitung-hitungan terakhir kami ini (pertumbuhan kuartal II 2021 secara tahunan) bisa sampai di atas 7 persen secara year on year,” jelasnya.

“Tapi overall, jika dibandingkan 2020 dan 2021 ini akan sangat signifikan. Di 2020 kita minus 2,1 persen, di 2021 kita melihat secara keseluruhan (positif) 5 persen, atau range-nya di 4,5-5,3 persen,” tandas Febrio.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

MUMAS

0

(Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi)

Masa Bakti 2018/2019

Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2019

Musyawarah mahasiswa merupakan agenda penting sebagai bentuk pertanggung jawaban dari program kerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansakunyansi periode 2018/2019. Tahun ini dilaksanakan di Ruang FEB 1.14 Universitas Siliwangi.

Sekaligus dengan Pemilihan ketua umum baru untuk masa jabatan 2019/2020.