BERAKSI (Berita Akuntansi)

Awasi Sektor Keuangan, KPK Membentuk Tim Akuntansi Forensik

0
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Direktur Utama Bank BTN Maryono (kiri) menjalin kerja sama penerapan program pencegahan korupsi di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim akuntansi forensik untuk mengawasi aliran dana pada sektor keuangan, sekaligus memperkuat kinerja lembaga dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Kami telah menyiapkan (tim akuntansi forensik) untuk bisa masuk di sektor keuangan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan tim akuntansi forensik dibentuk untuk meneliti korupsi yang menjerat korporasi penyelenggara negara dan perusahaan swasta dengan kasus yang dominan berupa gratifikasi.

Unit tersebut nantinya bertugas membantu kinerja penyidik dalam melakukan audit forensik dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi.

“KPK selalu masuk dengan isu-isu pencegahan, membangun good corporate government, menjaga orang-orang baik punya ide dan mimpi,” ujarnya.

Adapun terkait sumber daya manusia, KPK akan mengisi unit itu dengan para penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi forensik.

Sebelumnya, lembaga anti rasuah ini telah mengirim sejumlah penyidiknya untuk mempelajari ilmu akuntansi forensik ke Independen Commision Against Corruption (ICAC) di Hong Kong dan Serious Fraud Office (SFO) di Inggris.

Lebih lanjut Saut menyampaikan saat ini Bank BTN adalah perbankan pertama yang mengadopsi Panduan Pencegahan Korupsi dan bermitra dengan KPK dalam gerakan anti praktik korupsi dan suap.

“Kita ketahui perbankan termasuk sektor prioritas dari strategi nasional dan strategi KPK. Bank BTN adalah perbankan pertama, kami harapkan ini bisa menjadi role model yang kemudian ditiru bank lain,” ucapnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2020 Terendah Sejak era Gus Dur

0
Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya 2,97 persen merupakan yang terendah sejak jaman Presiden Gus Dur. (CNN Indonesia/Artho Viando).

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 merupakan posisi yang terendah sejak 2001. Pada tiga bulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97 persen.

Sedangkan di kuartal I 2001 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,87 persen

“Kalau kami lihat itu (pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020) terendah sejak triwulan I tahun 2001,” ujar Kepala BPS Suhariyanto melalui video conference, Selasa (5/5).

Namun demikian, ia menuturkan angka tersebut tidak dapat dibandingkan. Pasalnya, kondisi saat ini juga berbeda dibandingkan 19 tahun silam.

Saat ini, lanjutnya, kondisi ekonomi dipenuhi ketidakpastian akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Menurut saya tidak bisa dibandingkan seperti itu karena situasi yang kita hadapi sekarang beda, diliputi ketidakpastian. Sudah banyak dilakukan upaya tapi kami tidak tahu sampai kapan Covid-19 ini bisa berlalu,” katanya.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 jauh lebih rendah dibandingkan kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen. Angka tersebut merosot dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2019 yakni 4,97 persen.

Ia menuturkan BPS sendiri tidak membuat prediksi pertumbuhan ekonomi lantaran dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Namun, ia menyebut sejumlah lembaga telah membuat prediksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.

Menurutnya, saat ini tidak mudah untuk membuat asumsi pertumbuhan ekonomi lantaran diliputi ketidakpastian. “Kalau kami membuat perkiraan dengan berbagai modelling tentu banyak asumsi, tentu saja tidak semua asumsi itu terpenuhi,” katanya.

Sepanjang kuartal I 2020 tercatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp2.625 triliun dan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp3.783 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 akan tertahan di kisaran 4,5 persen-4,6 persen karena virus corona.

“Prediksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen untuk kuartal I 2020, tapi masih cukup baik di 4,5 persen-4,6 persen,” katanya belum lama ini.

Secara keseluruhan, ia memprediksi ekonomi pada tahun ini tumbuh 2,3 persen. Angkanya jauh melambat dibandingkan target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang mencapai 5,3 persen.

Akan tetapi, dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi minus hingga 0,4 persen di tahun ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan sangat tergantung dari perkembangan Covid-19.

Sisa Kuota Pendaftaran Kartu Pra Kerja akan Diberikan ke Siapa?

0

Jakarta –  Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang terdampak virus Corona (COVID-19).

Kelompok yang dimaksud adalah para masyarakat yang penghasilannya berkurang bahkan tidak lagi ada semenjak virus Corona menyebar di tanah air.

“Manfaat pra kerja adalah sebesar Rp 3.550.000 per orang hanya diberikan 1 kali, saya imbau dalam masa unusual, mari kita mengedepankan toleransi kepada saudara kita yang terdampak paling dalam, dahulukan mereka,” kata Denni saat konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang yang mengikuti program Kartu Pra Kerja, dan kini sudah ada 4 juta yang mendaftar. Dengan begitu kuota yang tersisa sekitar 1,6 juta orang lagi.

Sedangkan untuk anggaran yang disediakan pemerintah Rp 20 triliun. Dari anggaran tersebut, setiap peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.00 per orang, Denni menjelaskan dari total tersebut sebesar Rp 1 juta digunakan sebagai biaya pelatihan. Lalu ada dana Rp 600.000 sebagai insentif penuntasan pelatihan per bulan diberikan selama 4 bulan, lalu sebesar Rp 150.000 merupakan insentif survei kebekerjaan.


Adapun kriteria calon peserta yang ditentukan pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Pekerja yang baru saja terkena PHK dan tidak menempuh pendidikan formal juga bisa ikut.

“Karena sekali lagi anggaran pemerintah terbatas, kita tidak bisa memberikan ke semua orang maka jalinan toleransi kita dipanggil dengan nyata,” tegasnya.

Para peserta nantinya bisa memilih paket pelatihan. Ada lebih dari 900 pelatihan online dari beragam jenis dan tingkatan, mulai dari pemula sampai tingkat mahir akan tersedia di 8 platform digital yang bekerja sama dalam program ini. Setengahnya adalah jenis pelatihan yang praktis, ringan dan dapat menghasilkan pendapatan baru.

Contohnya, pengenalan teknologi informasi untuk pemula, akuntansi untuk pemula, pelatihan da’i muda, menjadi MC handal, manajemen warung kopi, bahasa Inggris praktis untuk pelaku pariwisata, dasar keterampilan housekeeping, dan belajar menjadi telemarketer.

Menurut Denni, program Kartu Pra Kerja ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan budaya atau sikap bekerja. Seiring penyebaran COVID-19, program Kartu Pra Kerja menjadi sarana penyaluran insentif kepada masyarakat yang terdampak.

“Dalam rangka respon COVID-19 program Pra Kerja juga ditujukan sebagai instrumen sosial safety net untuk meringankan beban hidup dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.

Penuhi aturan PSAK 71, Bank BJB siap tingkatkan CKPN

0

Petugas teller melakukan pelayanan kepada nasabah di Bank BJB Cabang Utama, Jalan Braga, Kota Bandung, Selasa (20/6/2017). Guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan dana masyarakat menjelang Lebaran 2017, Bank BJB menyiapkan dana likuiditas sekitar Rp 9,6 triliun yang didistribusikan ke seluruh kantor Bank BJB di Indonesia, khususnya daerah tujuan mudik. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

ILUSTRASI. Pelayanan Bank BJB Bandung Jelang Lebaran

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR, anggota indeks Kompas100) tengah berupaya untuk mengimplementasikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Saat ini, Bank BJB sudah memiliki Cadangan Kerugian Penurunan Laba (CKPN) sebesar 92%.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi berucap, walaupun aturan ini cukup menantang karena harus mencadangkan lebih dari 100%, namun BJB berkomitmen untuk mematuhinya. 

“Terbukti dari tahun lalu di mana CKPN sebesar 30%, Alhamdulillah akhir tahun lalu ada laba kami yang dimasukkan ke dalam CKPN, jadi angkanya sekarang sudah di posisi 90-92%,” ucap dia.

Yuddy menambahkan, pihaknya akan terus berupaya untuk bisa memenuhi ketentuan tersebut. Pasalnya, implementasi PSAK 71 ini harus sudah dilaksanakan pada 2020. Untuk itu, pihak bank BJB sudah melakukan persiapannya. “Tiap bulan kami haris mencadangkan lebih kurang Rp 80 miliar,” katanya.

Di lain pihak, perusahaan juga harus menjaga kualitas kreditnya agar tidak menggerus CKPN. Nah, guna menjaga kualitas kredit ini, BJB melakukan reposisi bisnis dengan kembangkan bisnis pada sektor produktif khususnya di Jawa Barat dan Banten. 

Selain itu, BJB juga tengah mengembangkan inisiatif agar rasio dana murah alias CASA meningkat. Yuddy mengaku, saat ini CASA rasio banyak terdapat di komponen dana mahal, seperti deposito.

“Kami berusaha meningkatkan CASA, meningkatkan fee based. Seperti bikin tabungan rasa deposito juga program digitalisasi,” jelasnya.

Sejumlah rencana ini diharapkan dapat mendongkrak CASA rasio BJB dari 45% menjadi 51-55% pada akhir tahun ini. 

“Upayanya dengan menggantikan komponen dari pendapatan bunga yang berasal dari komponen kredit. Salah satunya dengan menggaet institusi. Alhamdulilah, BJB ditunjuk sebagai wali amanat PT Wijaya Karya yang mau nerbitin obligasi senilai Rp 500 miliar,” paparnya.

Pada triwulan kedua 2019, pertumbuhan kredit secara yoy BJB tumbuh 8,2% menjadi sebesar Rp 78,2 triliun dimana rasio Non Performing Loan (NPL) bertahan di level 1,7%. 

Rasio NPL ini lebih kecil dibanding rasio NPL industri perbankan yang sebesar 2,61%. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun juga tercatat positif sebesar Rp 95,1 triliun atau tumbuh 7% yoy. Sehingga bank BJB berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 803 miliar.