BERAKSI (Berita Akuntansi)

Bank-Bank Besar AS Patungan untuk Antisipasi Dampak Virus Corona

0

JAKARTA – Industri perbankan pun turut menyelamatkan perekonomian negara maupun industrinya. Bahkan bank-bank besar di AS telah menyiapkan sekira USD35 miliar selama kuartal I-2020.

Melansir CNN Business, di Amerika Serikat, bank-bank besarnya merencanakan situasi terburuk akan dampak covid ini. Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo dan US Bancorp (USB) telah menyisihkan tambahan USD35 miliar selama kuartal pertama untuk melindungi terhadap pinjaman yang tertahan, menurut data Edward Jones.

Jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya menggarisbawahi besarnya goncangan ekonomi dan ketidakpastian besar tentang bentuk pemulihan. Selain itu, standar akuntansi baru yang mengharuskan bank untuk memproyeksikan kerugian selama masa pinjaman.

“Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini sangat menakjubkan,” kata analis perbankan di Edward Jones, James Shanahan.

Sisa Kuota Pendaftaran Kartu Pra Kerja akan Diberikan ke Siapa?

0

Jakarta –  Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang terdampak virus Corona (COVID-19).

Kelompok yang dimaksud adalah para masyarakat yang penghasilannya berkurang bahkan tidak lagi ada semenjak virus Corona menyebar di tanah air.

“Manfaat pra kerja adalah sebesar Rp 3.550.000 per orang hanya diberikan 1 kali, saya imbau dalam masa unusual, mari kita mengedepankan toleransi kepada saudara kita yang terdampak paling dalam, dahulukan mereka,” kata Denni saat konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang yang mengikuti program Kartu Pra Kerja, dan kini sudah ada 4 juta yang mendaftar. Dengan begitu kuota yang tersisa sekitar 1,6 juta orang lagi.

Sedangkan untuk anggaran yang disediakan pemerintah Rp 20 triliun. Dari anggaran tersebut, setiap peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.00 per orang, Denni menjelaskan dari total tersebut sebesar Rp 1 juta digunakan sebagai biaya pelatihan. Lalu ada dana Rp 600.000 sebagai insentif penuntasan pelatihan per bulan diberikan selama 4 bulan, lalu sebesar Rp 150.000 merupakan insentif survei kebekerjaan.


Adapun kriteria calon peserta yang ditentukan pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Pekerja yang baru saja terkena PHK dan tidak menempuh pendidikan formal juga bisa ikut.

“Karena sekali lagi anggaran pemerintah terbatas, kita tidak bisa memberikan ke semua orang maka jalinan toleransi kita dipanggil dengan nyata,” tegasnya.

Para peserta nantinya bisa memilih paket pelatihan. Ada lebih dari 900 pelatihan online dari beragam jenis dan tingkatan, mulai dari pemula sampai tingkat mahir akan tersedia di 8 platform digital yang bekerja sama dalam program ini. Setengahnya adalah jenis pelatihan yang praktis, ringan dan dapat menghasilkan pendapatan baru.

Contohnya, pengenalan teknologi informasi untuk pemula, akuntansi untuk pemula, pelatihan da’i muda, menjadi MC handal, manajemen warung kopi, bahasa Inggris praktis untuk pelaku pariwisata, dasar keterampilan housekeeping, dan belajar menjadi telemarketer.

Menurut Denni, program Kartu Pra Kerja ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan budaya atau sikap bekerja. Seiring penyebaran COVID-19, program Kartu Pra Kerja menjadi sarana penyaluran insentif kepada masyarakat yang terdampak.

“Dalam rangka respon COVID-19 program Pra Kerja juga ditujukan sebagai instrumen sosial safety net untuk meringankan beban hidup dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.

Materi Akuntansi Keuangan yang Wajib Dipahami Pelaku Usaha

0

Materi akuntansi keuangan merupakan salah satu bagian dari akuntansi perusahaan yang wajib dipelajari bagi para akuntan maupun pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM).

Selama ini usaha kecil dan UKM sering dianggap sebagai kelompok usaha yang tidak kredibel, kurang terpercaya, dan tidak akuntabel. Hal ini karena kebanyakan UKM tidak memiliki sistem manajemen keuangan yang standar.

Jangankan materi akuntansi keuangan, bentuk pembukuan keuangan yang paling sederhana saja sering tidak dilakukan para pelaku usaha kecil. Rendahnya modal yang ada membuat keuangan usaha sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi inilah yang membuat UKM sulit mengakses permodalan dari lembaga keuangan maupun perbankan. Tidak akuntabelnya keuangan usaha kecil membuat lembaga pembiayaan sulit menilai kapabilitas mereka.

Memahami Materi Akuntansi Keuangan Dasar untuk UKM

Menjalankan dan membangun sebuah usaha tentunya untuk menjadi besar. Nah, bagi para pelaku  yang ingin mempelajari akuntansi dengan cara mudah, berikut ini beberapa materi akuntansi keuangan yang harus dipelajari dan diketahui.

1. Mempelajari Akuntansi Dasar

Bagi Anda yang ingin mempelajari akuntansi secara standar, maka hal yang pertama harus dilakukan ialah mempelajari dunia akuntansi dasar.

Mulai dari pengantarnya seperti Chart of Account, general ledger, worksheet, dan beragam perasaan akuntansi lainnya. Hal ini sangat penting buat Anda agar nanti dapat mempelajari akuntansi standar untuk usaha.

2. Mempelajari Keuangan Menengah

Apabila Anda sudah menguasai pengantar dasar akuntansi keuangan maka langkah selanjutnya Anda bisa mempelajari materi akuntansi keuangan tingkat menengah. Materi yang bisa Anda pelajari meliputi, perpajakan, utang-piutang dan lain sebagainya.

3. Mempelajari Akuntansi Keuangan Lanjutan

Nah, setelah mempelajari beragam hal mengenai akuntansi keuangan tingkat dasar hingga menengah. Saatnya, Anda mempelajari akuntansi tingkat lanjutan yang terdiri atas saham, investasi, likuidasi dan lain sebagainya.

Beberapa materi di atas sangat penting untuk dipelajari. Hal ini akan berguna ketika Anda harus membuat beragam laporan dengan perhitungan rumit sehingga penting mengetahui standarisasi masalah materi keuangan seperti di atas.

Selain materi akuntansi keuangan Anda juga harus tahu mengenai akuntansi biaya dimana keduanya merupakan hal yang berbeda.

Perbedaan Akuntansi Biaya dan Akuntansi Keuangan

Kedua jenis akuntansi tersebut merupakan hal yang berbeda satu dengan yang lain. Namun sebagai pelaku usaha Anda juga perlu mempelajarinya apabila berkeinginan mengatur segala masalah keuangan dan pelaporan di perusahaan.

1. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya melakukan perhitungan pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Selain itu, harus melakukan analisa dan pengontrolan terhadap sejumlah pembiayaan produksi dan menghitung beberapa persentase kemungkinan mengurangi untuk pembiayaan.

Berbeda dengan materi akuntansi keuangan, fungsi akuntansi biaya lebih ke ranah internal perusahaan untuk menunjang pengambilan keputusan berdasarkan keadaan keuangan perusahaan dan hal berkaitan barang maupun infrastruktur terkait masalah produk perusahaan.

Biasanya dilakukan penyusunan sesuai apa yang diperlukan oleh perusahaan. Masalah pelaporan terkait biaya-biaya yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan pada level manajemen.

2. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan merupakan perekaman dan perhitungan atas hasil teraktual mengenai beragam keuntungan maupun kerugian yang diperoleh oleh perusahaan dan pembuatan neraca keuangan. 

Materi akuntansi keuangan ini berfungsi untuk memberikan informasi laporan mengenai usaha perusahaan yang diperlukan oleh pemerintah maupun pemberi dana. Ini sangat penting dalam standar akuntansi yang baku.

Berbeda dengan akuntansi biaya, akuntansi keuangan memiliki aturan tertentu yang mengikat dalam susunannya dan bergantung jenis transaksi apa yang diperlukan oleh perusahaan.

Itulah beberapa informasi mengenai materi akuntansi keuangan apa saja yang perlu dipelajari dalam skala perusahaan. Dengan menerapkan manajemen akuntansi standar sudah saatnya UKM naik kelas agar lebih akuntabel. (R9/HR Online)

Begini Cara UMP Bantu Tangani Kasus Kejahatan Siber

0

Purwokerto, Serayunews.com – Kejahatan siber akhir-akhir ini kian banyak terjadi. Untuk membantu aparat keamanan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) meluncurkan terobosan baru, yakni digital forensik center (DFC) untuk menganalisa kasus kejahatan siber.

Ketua DFC UMP, Mukhlis Prasetyo Aji ST MKom mengatakan, laboratorium unggulan forensik digital tersebut nantinya akan berfungsi sebagai Center of Excellence. DFC ini juga bakal dijadikan Pusat pengembangan aktivitas analisa kasus kejahatan siber, pelatihan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia profesi digital forensik & Keamanan Siber serta pencarian dan/atau pelatihan untuk keamanan data dan digital forensik.

“Laboratorium Unggulan Forensik Digital ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian dan bantuan pengungkapan kasus kejatahan digital dalam ranah Information and Communication Technologi (ICT),” kata dia.

DFC di bawah naungan UMP akan didukung dengan tenaga profesional yang mempunyai kredibilitas dalam hal penangganan Keamanan Data, Forensik Digital, pakar Hukum ITE, Linguistik forensik dan Investigatif dan Akuntansi Forensik dan lintas bidang lainnya. Harapannya semua bidang ilmu forensik yang terkait digital bisa berkembang untuk menangani pengungkapan kejahatan siber yang semakin canggih.

“Perkembangan digital yang semakin tak terkendali memicu semakin banyaknya kasus-kasus siber. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dibidang keamanan siber dan forensik digital. Untuk itu kami menyiapkan SDM yang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut sehingga dapat membantu kebutuhan di Industri,” katanya.

Di Indonesia perkembangan forensik digital cukup bagus namun masih banyak kekurangan SDM maupun fasilitas laboratorium forensik. “Saat ini saja saya di minta untuk mengirimkan SDM di bidang forensik namun belum dapat memenuhi perusahaan tersebut,harapannya mahasiswa Teknik Informatika UMP yang sudah belajar forensik digital dapat memenuhi kebutuhan SDM tersebut,” ujarnya.

Pelatihan keamanan dan digital forensik kata dia juga disediakan sebagai satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang siber berdasarkan perkembangan terbaru dan dilengkapi dengan tools yang update.

“Untuk membantu berbagai pihak untuk melakukan investigasi dan analisa secara independen serta membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kasus kejahatan siber. Untuk itu pengembangan laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta SDM yang Profesional,” katanya.

Apalagi, kekuatan siber menurutnya selalu berkembang dengan cepat. Makanya, dibutuhkan sumber daya serta perkembangan dan inovasi terkait penangan kejahatan.Untuk itu perlu adaya penelitian-penelitian yang mendukung terkait penangan-penangan kasus kejahatan siber yang semakin canggih.

“Digital Forensics Center mendorong dosen dan mahasiswa untuk selalu melakukan pengembangan keilmuannya dibidang keamanan siber dan digital forensik melalui penelitian-penelitian terbaru,” katanya.

MUMAS

0

(Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi)

Masa Bakti 2018/2019

Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2019

Musyawarah mahasiswa merupakan agenda penting sebagai bentuk pertanggung jawaban dari program kerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansakunyansi periode 2018/2019. Tahun ini dilaksanakan di Ruang FEB 1.14 Universitas Siliwangi.

Sekaligus dengan Pemilihan ketua umum baru untuk masa jabatan 2019/2020.

Penerapan Standar Akuntansi Baru Menggerus Modal BNI 1 Persen

0

Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

JAKARTA – Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

Direktur Keuangan BNI Ario Bimo menyampaikan implementasi PSK 71 tahun depan tidak akan terlalu berdampak pada kemampuan ekspansi bisnis BNI. Perseroan telah berhitung cukup matang dan tetap dapat melanjutkan bisnis seperti biasa meski ada penggerusan rasio kecukupan modal.

“Kami sudah berhitung. Rasio kecukupan modal [capital adequacy ratio/CAR] hanya tergerus 1%. Kami masih akan dapat terus melanjutkan bisnis,” katanya di sela-sela acara Indonesia Banking Expo 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebagai informasi, CAR emiten berkode BBNI ini pada kuartal ketiga tahun ini berada pada 19,3%, naik dari periode sama tahun lalu 17,8%.

Selanjutnya, Ario menyebutkan perseroan masih akan tetap dapat mempertahankan kinerja bisnis pada tahun depan dengan tetap mengandalkan sektor produktif serta konsumer.

Hal itu juga seiring dengan insentif dari regulator yang telah memangkas baik suku bunga acuan maupun giro wajib minimum pada tahun ini.

“Saat ini tekanan cost off fund memang masih ada. Kami juga sedang berhitung, tetapi kalau sudah turun, kami juga akan pertimbangan [penurunan suku bunga kredit],” katanya.

TBSS Part 11 : Enjoy All The Way And Shine

0

Kegiatan Touring Bareng Saguru Saelmu atau yang biasa dikenal TBSS Part 11 dilaksanakan di Camp Ground Pantai Karangtawulan.

poster TBSS Part 11

Kegiatan TBSS yang dilaksanakan di tanggal 2-3 November 2019 diikuti oleh mahasiswa jurusan akuntansi dari berbagai angkatan dan alumni. TBSS ini bertujuan untuk sebagai media silaturahmi kreatif dan acara rutin tahunan dari dan untuk mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis UNSIL.

Pengguna Capai 785 Juta, Pendapatan Alibaba Tembus Rp 233,1 Triliun

0

Alibaba target transaksinya tembus 10 triliun renminbi atau sekitar Rp 19,94 kuadriliun pada akhir 2024.

Pendapatan Alibaba tembus Rp 233,1 triliun per September 2019
Ilustrasi, Alibaba. Pendapatan Alibaba tembus Rp 233,1 triliun per September 2019.

Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Alibaba Group Holding Limited mencatat, jumlah pengguna aktif bulanan (month active user/MAU) mencapai 785 juta. Sejalan dengan hal itu, pendapatannya pun tembus US$ 16,65 miliar atau sekitar Rp 233,1 triliun per September 2019.

Chairman sekaligus CEO Alibaba Group Daniel Zhang mengatakan, tepat pada September lalu, perusahaannya berusia 102 tahun. “Ekonomi digital kami terus tumbuh dan berkembang. Kami memiliki target untuk melayani satu miliar konsumen aktif tahunan pada akhir tahun fiskal 2024,” katanya dalam siaran pers, akhir pekan lalu (1/11).

Selain itu, perusahaan besutan Jack Ma ini menargetkan nilai transaksi (Gross Merchandise Volume/GMV) tahunan tembus 10 triliun renminbi atau sekitar Rp 19,94 kuadriliun pada akhir 2024. Alibaba pun sudah menyentuh GMV 376,84 miliar renminbi atau US$ 56 miliar (sekitar Rp 806,4 triliun) per Maret 2019 lalu.

Untuk mencapai target tersebut, Daniel bakal terus berinvestasi dalam hal peningkatan pengalaman pengguna dan teknologi inovatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan nilai-nilai baru bagi konsumen dan jutaan perusahaan mitra yang bertransformasi menjadi berbasis digital.

Chief Financial Officer (CFO) Alibaba Group Maggie Wu menambahkan, pendapatan perusahaan tumbuh 40% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$ 16,65 miliar. Begitu juga dengan Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan naik 39% yoy menjadi 37,10 miliar renminbi atau sekitar US$ 5,19 miliar.

Sedangkan EBITA yang disesuaikan untuk perdagangan utama naik 29% yoy, menjadi 38,57 miliar renminbiatau US$5,40 miliar. Lalu, EBITA yang disesuaikan dari perdagangan utama berbasis marketplace naik 28% yoy, menjadi 45,61 miliar renminbi atau US$6,38 miliar.

Perhitungan tersebut dengan pengukuran non Generally accepted accounting principles (GAAP). GAAP merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap yurisdiksi tertentu.

Laba terdilusi per American depositary share (ADS) mencapai 27,51 renminbi atau sekitar  US$ 3,85. ADS adalah saham berdenominasi dolar AS dari perusahaan asing yang menjadi emiten di bursa saham Amerika Serikat (AS).

Sedangkan penghasilan dari operasional tumbuh 51% yoy menjadi 20,36 miliar renminbi atau sekitar US$2,85 miliar. “Kami melanjutkan laju pertumbuhan pendapatan dan keuntungan, serta arus kas yang kuat untuk investasi jangka Panjang,” kata Maggie.

Pencapaian itu sejalan dengan jumlah pengguna bulanan (MAU) yang naik 30 juta dibanding Juni, menjadi 785 juta pada September 2019. Begitu juga dengan jumlah konsumen aktif tahunan marketplace Alibaba di Tiongkok mencapai 693 juta, naik 19 juta dibanding Juni 2018.

Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya

0

Jumlah UMKM dalam pasar modal masih minim. Sosialisasi harus ditingkatkan.

Seminar Aspek Hukum Perkembangan Pelaksanaan Penawaran Umum UMKM yang diadakan oleh HKHPM, Rabu (23/10). Foto: MJR

Mochamad Januar Rizki – Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah berkembang sangat pesat saat ini. Pemerintah memperkirakan jumlah UMKM mencapai sekitar 59 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus tumbuh seirin perkembanan ekonomi nasional. Sayangya, besarnya jumlah UMKM tersebut masih jauh tersentuh dari pasar modal atau tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal, dengan menawarkan sahamnya kepada publik perusahaan UMKM tersebut dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Infrastruktur berupa payung hukum untuk mendorong UMKM masuk pasar modal juga telah tersedia. Aturan penawaran umum UMKM jauh lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar dengan aset di atas Rp 250 miliar.

Terdapat dua aturan yang menjadi payung hukum UMKM dalam menawarkan saham kepada publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK/04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan POJK 54/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

BEI juga telah memberlakukan peraturan pencatatan baru perusahaan kecil dan menengah yang ingin masuk pasar modal lewat papan akselerasi. Aturan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan Nomor I-V) per 22 Juli 2019.

Berdasarkan aturan tersebut perusahaan yang dapat mencatatkan saham di papan akselerasi adalah perusahaan skala kecil dengan aset kurang Rp 50 miliar dan perusahaan skala menengah dengan rentang aset Rp 50 miliar- Rp 250 miliar. Selain aset, BEI juga mengatur perusahaan tersebut tidak boleh dikendalikan langsung dan tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik. Hal ini diatur agar perusahaan besar yang memiliki perusahaan kecil tidak dapat memanfaatkan pencatatan ini untuk mencari modal.

Emiten skala kecil dapat menyertakan laporan keuangan teraudit satu tahun terakhir atau sejak berdiri sebagai persyaratan penawaran umum. Sedangkan emiten skala menengah menyertakan audit laporan keuangan selama dua tahun terkahir atau sejak berdiri. Jangka waktu tersebut lebih singkat dibanding emiten biasaya yang harus menyertakan audit laporan keuangan untuk tiga tahun terkahir dalam efek ekuitas dan audit laporan keuangan dua tahun terakhir atau sejak berdiri untuk efek utang atau sukuk.

Emiten skala kecil dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sedangkan emiten skala menengah disyaratkan menggunakan SAK dalam audit laporan keuangannya.

Emiten skala kecil juga mendapat pelonggaran berupa kewajiban penangguhan 12 bulan dan 6 bulan bagi perusahaan menengah untuk memenuhi ketentuan terkait organ atau fungsi tata kelola. Emiten skala kecil dan menengah juga tidak wajib mengumumkan prospektus pada surat kabar harian Indonesia dengan peredaran nasional. Prospektus diumumkan dalam situs web emiten atau penjamin emisi efek jika menggunakannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mendorong agar UMKM masuk ke pasar modal. Menurutnya, investor domestik dan asing sedang bertumbuh sehingga Indonesia menjadi pasar potensial. “Indonesia ini pasar potensial ada 2 juta investor ini tidak sampai 1 persen dari total penduduk. OJK terus mendorong emiten skala kecil dan menengah juga menyederhanakan dokumen,” jelas Hoesen, Rabu (23/10).

Dia juga melanjutkan di tengah perkembangan teknologi geliat pasar modal terus berkembang dengan kehadiran equity crowd funding atau layanan urun dana berbasis teknologi. Menurutnya, equity crowd funding sangat cocok bagi industri skala kecil dan menengah dala memperoleh tambahan modal.

“Equity crowd funding ini menarik sekali karena saham yang dijual kecil-kecil seperti jual soto, es, kebab tapi jumlahnya banyak. Pertumbuhannya menarik bahkan saya sampai merinding karena dana yang diambil sekitar Rp 500 juta paling banyak Rp 2 miliar,” tambah Hoesen.

Di sisi lain, Vice President of Legal and Compliance Bukalapak, Perdana Arning Saputro mengatakan terdapat berbagai tantangan bagi UMKM termasuk perusahaan rintisan atau start up menawarkan sahamnya kepada publik. Dia menjelaskan peran pendiri atau founder sangat dominan dalam UMKM sehingga saat menawarkan sahamnya kepada publik maka dominasi founder akan berkurang.

Selain itu, saat menawarkan saham kepada publik maka terdapat kerahasiaan perusahaan yang harus diungkapkan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi kompetisi perusahaan dengan pesaing.

“Harus diperhatikan saat masuk pasar modal ide antara founder dan publik sebagai pemilik saham. Kemudian, kompetisi industri startup sangat cepat bahkan hitungan hari sehingga saling intip sesama pemain. Saat IPO ada yang harus disclosed ini jadi pertimbangan startup saat IPO,” jelas Perdana.

Kata Menkeu Sri Mulyani Soal Profesi Akuntan

0

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membuka peluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawatisaat memberi sambutan di acara The 1st ASEAN CPA Conference – Broaden The Horizon di Inaya Putri Nusa Dua, Bali, pada Rabu 16 Oktober 2019. – Bisnis/Sultan Anshori

Bisnis.com. JAKARTA – Negara di ASEAN telah menyepakati kesetaraan kualifikasi tenaga kerja bidang akuntansi yang dituangkan dalam Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services (MRA on Accountancy Services). 

Sesuai dengan perjanjian ini, para pemegang sertifikat ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) memiliki kualifikasi yang setara dan dapat melakukan praktik di 10 negara ASEAN. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membukapeluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan. 

“ASEAN adalah salah satu pasar dunia yang bertumbuh dengan cepat dan kemudian menjadi wilayah dengan kekuatan ekonomi besar Oleh karena itu, profesi anda sebagai akuntan penting untuk memastikan ekonomi terus tumbuh kuat, bisnis terus berkembang dan akuntabilitas tetap teratas,” kata Menkeu dalam keterangan resminya, Rabu (16/10/2019).

Adapun penyelenggaraan The 1st ASEAN CPA Conference merupakan kerja sama Kementerian Keuangan dan Sekretariat ASEAN yang berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan ASEAN Federation of Accountants (AFA). 

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para ASEAN CPA untuk menjalin komunikasi serta saling tukar informasi terkini mengenai perkembangan industri _Accounting Services_ , _roadmap_ ASEAN CPA dan _Blueprint_ ASEAN Economic Community 2025. Per 30 September, jumlah pemegang ASEAN CPA adalah sebanyak 3770 orang, yang terdiri dari 1291 orang dari Indonesia, 873 orang dari Malaysia, 593 orang dari Thailand, 592 orang dari Singapura, 403 orang dari Myanmar dan 18 orang dari Filipina.