Home BERAKSI (Berita Akuntansi)

BERAKSI (Berita Akuntansi)

Pengguna Capai 785 Juta, Pendapatan Alibaba Tembus Rp 233,1 Triliun

0

Alibaba target transaksinya tembus 10 triliun renminbi atau sekitar Rp 19,94 kuadriliun pada akhir 2024.

Pendapatan Alibaba tembus Rp 233,1 triliun per September 2019
Ilustrasi, Alibaba. Pendapatan Alibaba tembus Rp 233,1 triliun per September 2019.

Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Alibaba Group Holding Limited mencatat, jumlah pengguna aktif bulanan (month active user/MAU) mencapai 785 juta. Sejalan dengan hal itu, pendapatannya pun tembus US$ 16,65 miliar atau sekitar Rp 233,1 triliun per September 2019.

Chairman sekaligus CEO Alibaba Group Daniel Zhang mengatakan, tepat pada September lalu, perusahaannya berusia 102 tahun. “Ekonomi digital kami terus tumbuh dan berkembang. Kami memiliki target untuk melayani satu miliar konsumen aktif tahunan pada akhir tahun fiskal 2024,” katanya dalam siaran pers, akhir pekan lalu (1/11).

Selain itu, perusahaan besutan Jack Ma ini menargetkan nilai transaksi (Gross Merchandise Volume/GMV) tahunan tembus 10 triliun renminbi atau sekitar Rp 19,94 kuadriliun pada akhir 2024. Alibaba pun sudah menyentuh GMV 376,84 miliar renminbi atau US$ 56 miliar (sekitar Rp 806,4 triliun) per Maret 2019 lalu.

Untuk mencapai target tersebut, Daniel bakal terus berinvestasi dalam hal peningkatan pengalaman pengguna dan teknologi inovatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan nilai-nilai baru bagi konsumen dan jutaan perusahaan mitra yang bertransformasi menjadi berbasis digital.

Chief Financial Officer (CFO) Alibaba Group Maggie Wu menambahkan, pendapatan perusahaan tumbuh 40% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$ 16,65 miliar. Begitu juga dengan Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan naik 39% yoy menjadi 37,10 miliar renminbi atau sekitar US$ 5,19 miliar.

Sedangkan EBITA yang disesuaikan untuk perdagangan utama naik 29% yoy, menjadi 38,57 miliar renminbiatau US$5,40 miliar. Lalu, EBITA yang disesuaikan dari perdagangan utama berbasis marketplace naik 28% yoy, menjadi 45,61 miliar renminbi atau US$6,38 miliar.

Perhitungan tersebut dengan pengukuran non Generally accepted accounting principles (GAAP). GAAP merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap yurisdiksi tertentu.

Laba terdilusi per American depositary share (ADS) mencapai 27,51 renminbi atau sekitar  US$ 3,85. ADS adalah saham berdenominasi dolar AS dari perusahaan asing yang menjadi emiten di bursa saham Amerika Serikat (AS).

Sedangkan penghasilan dari operasional tumbuh 51% yoy menjadi 20,36 miliar renminbi atau sekitar US$2,85 miliar. “Kami melanjutkan laju pertumbuhan pendapatan dan keuntungan, serta arus kas yang kuat untuk investasi jangka Panjang,” kata Maggie.

Pencapaian itu sejalan dengan jumlah pengguna bulanan (MAU) yang naik 30 juta dibanding Juni, menjadi 785 juta pada September 2019. Begitu juga dengan jumlah konsumen aktif tahunan marketplace Alibaba di Tiongkok mencapai 693 juta, naik 19 juta dibanding Juni 2018.

Uncen Gelar Simposium Nasional Akuntan Indonesia ke-22

0
Universitas Cendrawasih

REPUBLIKA.CO.ID, ABEPURA — Setelah sempat tertunda, Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua tetap menggelar Simposium Nasional Akutansi (SNA) ke-22, Selasa (8/10), sampai Kamis (10/10). Sekitar 300-an dosen akutansi dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia mengikuti gelaran tersebut. Peran pendidikan akuntansi dalam pemerintahan untuk mencegah praktik korupsi menjadi salah satu penekanan penting dalam simposium tahunan ini.

Rektor Uncen Apolo Safanpo mengatakan, SNA tahun ini sebetulnya sempat terancam batal. “Kita ketahui bersama bahwa situasi keamanannya (di Papua) belum pulih benar,” kata dia di Auditorium Uncen, Abepura, Papua, Selasa (8/10).

Akan tetapi, menurut dia, kegiatan akademik tak semestinya tunduk pada situasi yang tak menentu. Sebab itu, kata dia upaya bersama para pengajar dan mahasiswa, saling memberikan optimisme untuk tetap memegang amanah sebagai tuan rumah SNA ke-22. “Terimakasih kepada bapak-ibu yang hadir ke sini, dalam simposium ini. Karena kehadiran bapak dan ibu memberikan kepercayaan kepada kami (warga Papua),” sambung dia.

Meskipun, ia mengakui jumlah kehadiran dosen dan pengajar akutansi yang datang ke Papua, tak seperti estimasi semula yang berjumlah sekitar 700-an. Namun kata dia, gelaran nasional tentang akutansi di Uncen yang menghadirkan para pengajar dan dosen di luar Papua kali ini menjadi bukti tentang kondisi yang semakin membaik di Bumi Cenderawasih.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ainun Naim menjadi pembicara kunci dalam simposium kali ini. Naim menyoroti tentang perlunya peningkatan pendidikan akutansi untuk memperbaiki manajemen pemerintahan agar terbebas dari praktik yang koruptif. Manajemen pemerintahan dan prilaku korupsi setali tiga uang. Menurut Naim manajemen pemerintahan yang buruk, berdampak pada krisis, pun juga memunculkan persoalan utamanya, yakni korupsi.

Naim mengacu pada riset Transparancy International yang menyebutkan 38 persen persoalan utama di Indonesia, adalah masalah korupsi, menyusul keterpurukan ekonomi, dan tata kelola birokrasi yang buruk, juga keamanan. Tetapi dari semua persoalan tersebut, kata Naim, berakar dari kinerja pemerintahan yang tak mempertimbangkan akuntabilitas dalam pengelolaan. Akutansi, sebagi cabang keilmuan ekonomi yang membesut keahlian pencatatan, pengelompokan, dan pengelolaan, semestinya mampu memberikan solusi dalam memperbaiki pemerintahan untuk terlepas dari prilaku yang koruptif.

“Akuntan pendidik harus beradaptasi dengan menjadi solusi yang relevan dalam dinamika saat ini,” kata Naim. Ia pun kembali menebalkan program Ikatan Akuntan Indonesia (AIA) tentang Prakarsa 6.1 yang mengharuskan para akuntan menjadi salah satu lini terdepan dalam membidani perubahan utuk arah maju peradaban. Salah satunya yaitu, dengan mendorong akuntan sebagai agen perubahan yang mampu menjaga integritas dalam setiap analisa, dan pelaporan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan.

MUMAS

0

(Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi)

Masa Bakti 2018/2019

Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2019

Musyawarah mahasiswa merupakan agenda penting sebagai bentuk pertanggung jawaban dari program kerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansakunyansi periode 2018/2019. Tahun ini dilaksanakan di Ruang FEB 1.14 Universitas Siliwangi.

Sekaligus dengan Pemilihan ketua umum baru untuk masa jabatan 2019/2020.

Penuhi aturan PSAK 71, Bank BJB siap tingkatkan CKPN

0

Petugas teller melakukan pelayanan kepada nasabah di Bank BJB Cabang Utama, Jalan Braga, Kota Bandung, Selasa (20/6/2017). Guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan dana masyarakat menjelang Lebaran 2017, Bank BJB menyiapkan dana likuiditas sekitar Rp 9,6 triliun yang didistribusikan ke seluruh kantor Bank BJB di Indonesia, khususnya daerah tujuan mudik. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

ILUSTRASI. Pelayanan Bank BJB Bandung Jelang Lebaran

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR, anggota indeks Kompas100) tengah berupaya untuk mengimplementasikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Saat ini, Bank BJB sudah memiliki Cadangan Kerugian Penurunan Laba (CKPN) sebesar 92%.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi berucap, walaupun aturan ini cukup menantang karena harus mencadangkan lebih dari 100%, namun BJB berkomitmen untuk mematuhinya. 

“Terbukti dari tahun lalu di mana CKPN sebesar 30%, Alhamdulillah akhir tahun lalu ada laba kami yang dimasukkan ke dalam CKPN, jadi angkanya sekarang sudah di posisi 90-92%,” ucap dia.

Yuddy menambahkan, pihaknya akan terus berupaya untuk bisa memenuhi ketentuan tersebut. Pasalnya, implementasi PSAK 71 ini harus sudah dilaksanakan pada 2020. Untuk itu, pihak bank BJB sudah melakukan persiapannya. “Tiap bulan kami haris mencadangkan lebih kurang Rp 80 miliar,” katanya.

Di lain pihak, perusahaan juga harus menjaga kualitas kreditnya agar tidak menggerus CKPN. Nah, guna menjaga kualitas kredit ini, BJB melakukan reposisi bisnis dengan kembangkan bisnis pada sektor produktif khususnya di Jawa Barat dan Banten. 

Selain itu, BJB juga tengah mengembangkan inisiatif agar rasio dana murah alias CASA meningkat. Yuddy mengaku, saat ini CASA rasio banyak terdapat di komponen dana mahal, seperti deposito.

“Kami berusaha meningkatkan CASA, meningkatkan fee based. Seperti bikin tabungan rasa deposito juga program digitalisasi,” jelasnya.

Sejumlah rencana ini diharapkan dapat mendongkrak CASA rasio BJB dari 45% menjadi 51-55% pada akhir tahun ini. 

“Upayanya dengan menggantikan komponen dari pendapatan bunga yang berasal dari komponen kredit. Salah satunya dengan menggaet institusi. Alhamdulilah, BJB ditunjuk sebagai wali amanat PT Wijaya Karya yang mau nerbitin obligasi senilai Rp 500 miliar,” paparnya.

Pada triwulan kedua 2019, pertumbuhan kredit secara yoy BJB tumbuh 8,2% menjadi sebesar Rp 78,2 triliun dimana rasio Non Performing Loan (NPL) bertahan di level 1,7%. 

Rasio NPL ini lebih kecil dibanding rasio NPL industri perbankan yang sebesar 2,61%. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun juga tercatat positif sebesar Rp 95,1 triliun atau tumbuh 7% yoy. Sehingga bank BJB berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 803 miliar.

AKU PEDULI (Akuntansi Peduli)

0

Jumat, 27 September 2019 BE-HIMATANSI Melaksanakan AKU PEDULI untuk bulan September dan diikuti oleh setiap perwakilan angkatan di Jurusan Akuntansi. Aku Peduli merupakan program kerja dari BE-HIMATANSI yang dikelola oleh Kompartemen Sosial Rohani. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau pihak yang berkebutuhan khusus dan memiliki kekurangan dari segi finansial. Program ini merupakan realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertujuan untuk Sosial (Masyarakat). Sumber dana untuk Aku Peduli dikumpulkan melalui Donasi yang dibuka setiap bulannya kepada Umum.

Kata Menkeu Sri Mulyani Soal Profesi Akuntan

0

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membuka peluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawatisaat memberi sambutan di acara The 1st ASEAN CPA Conference – Broaden The Horizon di Inaya Putri Nusa Dua, Bali, pada Rabu 16 Oktober 2019. – Bisnis/Sultan Anshori

Bisnis.com. JAKARTA – Negara di ASEAN telah menyepakati kesetaraan kualifikasi tenaga kerja bidang akuntansi yang dituangkan dalam Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services (MRA on Accountancy Services). 

Sesuai dengan perjanjian ini, para pemegang sertifikat ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) memiliki kualifikasi yang setara dan dapat melakukan praktik di 10 negara ASEAN. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membukapeluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan. 

“ASEAN adalah salah satu pasar dunia yang bertumbuh dengan cepat dan kemudian menjadi wilayah dengan kekuatan ekonomi besar Oleh karena itu, profesi anda sebagai akuntan penting untuk memastikan ekonomi terus tumbuh kuat, bisnis terus berkembang dan akuntabilitas tetap teratas,” kata Menkeu dalam keterangan resminya, Rabu (16/10/2019).

Adapun penyelenggaraan The 1st ASEAN CPA Conference merupakan kerja sama Kementerian Keuangan dan Sekretariat ASEAN yang berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan ASEAN Federation of Accountants (AFA). 

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para ASEAN CPA untuk menjalin komunikasi serta saling tukar informasi terkini mengenai perkembangan industri _Accounting Services_ , _roadmap_ ASEAN CPA dan _Blueprint_ ASEAN Economic Community 2025. Per 30 September, jumlah pemegang ASEAN CPA adalah sebanyak 3770 orang, yang terdiri dari 1291 orang dari Indonesia, 873 orang dari Malaysia, 593 orang dari Thailand, 592 orang dari Singapura, 403 orang dari Myanmar dan 18 orang dari Filipina.

Penerapan Standar Akuntansi Baru Menggerus Modal BNI 1 Persen

0

Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

JAKARTA – Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

Direktur Keuangan BNI Ario Bimo menyampaikan implementasi PSK 71 tahun depan tidak akan terlalu berdampak pada kemampuan ekspansi bisnis BNI. Perseroan telah berhitung cukup matang dan tetap dapat melanjutkan bisnis seperti biasa meski ada penggerusan rasio kecukupan modal.

“Kami sudah berhitung. Rasio kecukupan modal [capital adequacy ratio/CAR] hanya tergerus 1%. Kami masih akan dapat terus melanjutkan bisnis,” katanya di sela-sela acara Indonesia Banking Expo 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebagai informasi, CAR emiten berkode BBNI ini pada kuartal ketiga tahun ini berada pada 19,3%, naik dari periode sama tahun lalu 17,8%.

Selanjutnya, Ario menyebutkan perseroan masih akan tetap dapat mempertahankan kinerja bisnis pada tahun depan dengan tetap mengandalkan sektor produktif serta konsumer.

Hal itu juga seiring dengan insentif dari regulator yang telah memangkas baik suku bunga acuan maupun giro wajib minimum pada tahun ini.

“Saat ini tekanan cost off fund memang masih ada. Kami juga sedang berhitung, tetapi kalau sudah turun, kami juga akan pertimbangan [penurunan suku bunga kredit],” katanya.

Dituding Palsukan Laporan Keuangan, Saham General Electronic (GE) Anjlok 11%

0

Saham General Electric Company (General Electric/GE) mengalami penurunan terbesarnya dalam satu dekade terakhir, tepatnya sejak April 2008, pada penutupan perdagangan bursa Amerika Serikat (AS) Kamis (15/8). Saham ini ditutup turun 11% ke level US$ 8,01 per saham.

Akibatnya, nilai kapitalisasi pasar GE turun dari posisi Rabu (14/8) sebesar US$ 78,8 miliar menjadi US$ 69,9 miliar setelah harga sahamnya mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Kamis.

Anjloknya saham GE merupakan buntut dari laporan yang mengklaim bahwa perusahaan multinasional ini telah memanipulasi laporan keuangannya untuk menyembunyikan masalah keuangan perusahaan. Salah satu caranya yaitu dengan mengganti format laporan keuangan setiap 2-4 tahun sekali, sehingga kinerjanya tidak dapat dianalisis.

Laporan ini dibuat oleh seorang akuntan asal AS, Harry Markopolos beserta timnya, yang sebelumnya pernah membongkar skandal investasi skema ponzi dari perusahaan investasi milik Bernard Madoff pada 2008 lalu. Penipuan investasi yang dilakukan Madoff ketika itu membuat investor rugi sekitar US$ 65 miliar.

Dalam laporan tersebut, Markopolos mengatakan penipuan yang dilakukan GE dengan memanipulasi laporan keuangan nilainya mencapai US$ 38 miliar. “Tim saya telah menghabiskan tujuh bulan terakhir menganalisis laporan keuangan GE dan kami percaya mereka melakukan penipuan sebesar US$ 38 miliar,” ujar Markopolos dalam laporannya.

Menanggapi tuduhan penipuan tersebut, Chief Executive Officer (CEO) GE;Lawrence Culp, mengatakan bahwa laporan tersebut tidak benar. Dia mengklaim laporan tersebut merupakan manipulasi pasar yang dilakukan Markopolos untuk membuat harga saham GE turun.

“Sehingga Markopolos dan klien hedge-fund-nya bisa mendapatkan keuntungan dari volatilitas saham GE. Kami akan menganggap serius tuduhan pelanggaran pelaporan keuangan. Tapi (laporan) ini murni manipulasi pasar (oleh Markopolos),” tegas Culp, dilansir dari CNBC.com, Jumat (16/8).

Culp menambahkan, bahwa laporan yang dikeluarkan oleh Markopolos banyak memuat fakta-fakta yang salah, dan klaim penipuan tersebut dapat diperbaiki jika saja GE diajak untuk berdiskusi sebelum laporan tersebut diterbitkan.

Untuk menyebarluaskan laporan tersebut kepada publik, Markopolos secara khusus membuat situs www.GEfraud.com. Dia mengatakan bahwa investigasi terhadap laporan keuangan GE dilakukan secara intensif selama selama tujuh bulan bersama timnya.

Menurutnya, laporan ini berpotensi mengantarkan GE ke gerbang kebangkurutan, sama seperti yang dialami perusahaan energi asal AS Enron pada 2002 dan perusahaan telekomunikasi WorldCom pada 2003 lalu. Kedua perusahaan ini menghadapi masalah yang sama dengan GE saat ini.

Ketika itu Enron memiliki aset sebesar US$ 63 miliar, sehingga kebangkrutannya saat itu menjadi sejarah kebangkrutan perusahaan terbesar di AS. Sementara itu WorldCom memilik aset US$ 107 miliar ketika dinyatakan bangkrut.

“Yang kami temukan pada GE hanyalah puncak dari gunung es. GE memiliki sejarah panjang penipuan akuntansi yang dimulai sejak 1995, ketika masih dipimpin oleh CEO Jack Welch,” ujarnya.

Hasil Temuan Markopolos

Salah satu hasil temuan Markopolos dalam laporannya yaitu pada unit asuransi perawatan jangka panjang GE, di mana mereka menyembunyikan kerugian yang makin besar seiring dengan bertambah tuanya pemegang polis asuransi GE. GE pun seharusnya menambah pencadangan sebesar US$ 15 miliar.

Dia juga mengklaim bahwa GE telah membuat laporan palsu yang disampaikan kepada otoritas sektor asuransi di AS. Selain itu, Markopolos juga menyebutkan dia menemukan kejanggalan dengan metode akuntansi GE pada bisnis minyak dan gasnya, Baker Hughes.

Seorang penasihat untuk dana pensiun serikat meminta GE untuk bekerja sama dengan perusahaan jasa profesional yaitu KPMG sebagai auditor perusahaannya. Hal ini dibutuhkan setelah serangkaian kesalahan metode akuntansi dan kesalahan strategis mengguncang kepercayaan investor pada perusahaan.

Dalam sebuah surat yang dikirimkan Selasa kepada direktur independen GE, CtW Investment Group mendesak produsen untuk menemukan akuntan baru untuk dan berkomitmen untuk mengganti auditor setiap 10 tahun. “Ini untuk mencari pengawasan yang lebih kuat terhadap alokasi modal,” diktip dari Bloomberg, Jumat (16/8).

GE mengatakan bahwa pada Desember nanti pihaknya akan mengirim auditor baru. Ini merupakan salah satu perubahan yang dibuat oleh CEO GE Larry Culp.

Tudingan manipulasi laporan keuangan GE kini sudah dalam penyelidikan federal di AS. Kasus ini hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi perusahaan yang berbasis di Boston ini, selain utang yang membengkak hingga tuntutan hukum pemegang saham, dan pasar pembangkit listrik yang lemah.