Home BERAKSI (Berita Akuntansi)

BERAKSI (Berita Akuntansi)

Bank-Bank Besar AS Patungan untuk Antisipasi Dampak Virus Corona

0

JAKARTA – Industri perbankan pun turut menyelamatkan perekonomian negara maupun industrinya. Bahkan bank-bank besar di AS telah menyiapkan sekira USD35 miliar selama kuartal I-2020.

Melansir CNN Business, di Amerika Serikat, bank-bank besarnya merencanakan situasi terburuk akan dampak covid ini. Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo dan US Bancorp (USB) telah menyisihkan tambahan USD35 miliar selama kuartal pertama untuk melindungi terhadap pinjaman yang tertahan, menurut data Edward Jones.

Jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya menggarisbawahi besarnya goncangan ekonomi dan ketidakpastian besar tentang bentuk pemulihan. Selain itu, standar akuntansi baru yang mengharuskan bank untuk memproyeksikan kerugian selama masa pinjaman.

“Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini sangat menakjubkan,” kata analis perbankan di Edward Jones, James Shanahan.

Awasi Sektor Keuangan, KPK Membentuk Tim Akuntansi Forensik

0
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dan Direktur Utama Bank BTN Maryono (kiri) menjalin kerja sama penerapan program pencegahan korupsi di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk tim akuntansi forensik untuk mengawasi aliran dana pada sektor keuangan, sekaligus memperkuat kinerja lembaga dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Kami telah menyiapkan (tim akuntansi forensik) untuk bisa masuk di sektor keuangan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan tim akuntansi forensik dibentuk untuk meneliti korupsi yang menjerat korporasi penyelenggara negara dan perusahaan swasta dengan kasus yang dominan berupa gratifikasi.

Unit tersebut nantinya bertugas membantu kinerja penyidik dalam melakukan audit forensik dan memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi.

“KPK selalu masuk dengan isu-isu pencegahan, membangun good corporate government, menjaga orang-orang baik punya ide dan mimpi,” ujarnya.

Adapun terkait sumber daya manusia, KPK akan mengisi unit itu dengan para penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi forensik.

Sebelumnya, lembaga anti rasuah ini telah mengirim sejumlah penyidiknya untuk mempelajari ilmu akuntansi forensik ke Independen Commision Against Corruption (ICAC) di Hong Kong dan Serious Fraud Office (SFO) di Inggris.

Lebih lanjut Saut menyampaikan saat ini Bank BTN adalah perbankan pertama yang mengadopsi Panduan Pencegahan Korupsi dan bermitra dengan KPK dalam gerakan anti praktik korupsi dan suap.

“Kita ketahui perbankan termasuk sektor prioritas dari strategi nasional dan strategi KPK. Bank BTN adalah perbankan pertama, kami harapkan ini bisa menjadi role model yang kemudian ditiru bank lain,” ucapnya.

Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya

0

Jumlah UMKM dalam pasar modal masih minim. Sosialisasi harus ditingkatkan.

Seminar Aspek Hukum Perkembangan Pelaksanaan Penawaran Umum UMKM yang diadakan oleh HKHPM, Rabu (23/10). Foto: MJR

Mochamad Januar Rizki – Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah berkembang sangat pesat saat ini. Pemerintah memperkirakan jumlah UMKM mencapai sekitar 59 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus tumbuh seirin perkembanan ekonomi nasional. Sayangya, besarnya jumlah UMKM tersebut masih jauh tersentuh dari pasar modal atau tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal, dengan menawarkan sahamnya kepada publik perusahaan UMKM tersebut dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Infrastruktur berupa payung hukum untuk mendorong UMKM masuk pasar modal juga telah tersedia. Aturan penawaran umum UMKM jauh lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar dengan aset di atas Rp 250 miliar.

Terdapat dua aturan yang menjadi payung hukum UMKM dalam menawarkan saham kepada publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK/04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan POJK 54/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

BEI juga telah memberlakukan peraturan pencatatan baru perusahaan kecil dan menengah yang ingin masuk pasar modal lewat papan akselerasi. Aturan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan Nomor I-V) per 22 Juli 2019.

Berdasarkan aturan tersebut perusahaan yang dapat mencatatkan saham di papan akselerasi adalah perusahaan skala kecil dengan aset kurang Rp 50 miliar dan perusahaan skala menengah dengan rentang aset Rp 50 miliar- Rp 250 miliar. Selain aset, BEI juga mengatur perusahaan tersebut tidak boleh dikendalikan langsung dan tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik. Hal ini diatur agar perusahaan besar yang memiliki perusahaan kecil tidak dapat memanfaatkan pencatatan ini untuk mencari modal.

Emiten skala kecil dapat menyertakan laporan keuangan teraudit satu tahun terakhir atau sejak berdiri sebagai persyaratan penawaran umum. Sedangkan emiten skala menengah menyertakan audit laporan keuangan selama dua tahun terkahir atau sejak berdiri. Jangka waktu tersebut lebih singkat dibanding emiten biasaya yang harus menyertakan audit laporan keuangan untuk tiga tahun terkahir dalam efek ekuitas dan audit laporan keuangan dua tahun terakhir atau sejak berdiri untuk efek utang atau sukuk.

Emiten skala kecil dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sedangkan emiten skala menengah disyaratkan menggunakan SAK dalam audit laporan keuangannya.

Emiten skala kecil juga mendapat pelonggaran berupa kewajiban penangguhan 12 bulan dan 6 bulan bagi perusahaan menengah untuk memenuhi ketentuan terkait organ atau fungsi tata kelola. Emiten skala kecil dan menengah juga tidak wajib mengumumkan prospektus pada surat kabar harian Indonesia dengan peredaran nasional. Prospektus diumumkan dalam situs web emiten atau penjamin emisi efek jika menggunakannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mendorong agar UMKM masuk ke pasar modal. Menurutnya, investor domestik dan asing sedang bertumbuh sehingga Indonesia menjadi pasar potensial. “Indonesia ini pasar potensial ada 2 juta investor ini tidak sampai 1 persen dari total penduduk. OJK terus mendorong emiten skala kecil dan menengah juga menyederhanakan dokumen,” jelas Hoesen, Rabu (23/10).

Dia juga melanjutkan di tengah perkembangan teknologi geliat pasar modal terus berkembang dengan kehadiran equity crowd funding atau layanan urun dana berbasis teknologi. Menurutnya, equity crowd funding sangat cocok bagi industri skala kecil dan menengah dala memperoleh tambahan modal.

“Equity crowd funding ini menarik sekali karena saham yang dijual kecil-kecil seperti jual soto, es, kebab tapi jumlahnya banyak. Pertumbuhannya menarik bahkan saya sampai merinding karena dana yang diambil sekitar Rp 500 juta paling banyak Rp 2 miliar,” tambah Hoesen.

Di sisi lain, Vice President of Legal and Compliance Bukalapak, Perdana Arning Saputro mengatakan terdapat berbagai tantangan bagi UMKM termasuk perusahaan rintisan atau start up menawarkan sahamnya kepada publik. Dia menjelaskan peran pendiri atau founder sangat dominan dalam UMKM sehingga saat menawarkan sahamnya kepada publik maka dominasi founder akan berkurang.

Selain itu, saat menawarkan saham kepada publik maka terdapat kerahasiaan perusahaan yang harus diungkapkan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi kompetisi perusahaan dengan pesaing.

“Harus diperhatikan saat masuk pasar modal ide antara founder dan publik sebagai pemilik saham. Kemudian, kompetisi industri startup sangat cepat bahkan hitungan hari sehingga saling intip sesama pemain. Saat IPO ada yang harus disclosed ini jadi pertimbangan startup saat IPO,” jelas Perdana.

Sisa Kuota Pendaftaran Kartu Pra Kerja akan Diberikan ke Siapa?

0

Jakarta –  Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari meminta kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang terdampak virus Corona (COVID-19).

Kelompok yang dimaksud adalah para masyarakat yang penghasilannya berkurang bahkan tidak lagi ada semenjak virus Corona menyebar di tanah air.

“Manfaat pra kerja adalah sebesar Rp 3.550.000 per orang hanya diberikan 1 kali, saya imbau dalam masa unusual, mari kita mengedepankan toleransi kepada saudara kita yang terdampak paling dalam, dahulukan mereka,” kata Denni saat konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Pemerintah menargetkan 5,6 juta orang yang mengikuti program Kartu Pra Kerja, dan kini sudah ada 4 juta yang mendaftar. Dengan begitu kuota yang tersisa sekitar 1,6 juta orang lagi.

Sedangkan untuk anggaran yang disediakan pemerintah Rp 20 triliun. Dari anggaran tersebut, setiap peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.00 per orang, Denni menjelaskan dari total tersebut sebesar Rp 1 juta digunakan sebagai biaya pelatihan. Lalu ada dana Rp 600.000 sebagai insentif penuntasan pelatihan per bulan diberikan selama 4 bulan, lalu sebesar Rp 150.000 merupakan insentif survei kebekerjaan.


Adapun kriteria calon peserta yang ditentukan pemerintah adalah warga negara Indonesia (WNI) harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Pekerja yang baru saja terkena PHK dan tidak menempuh pendidikan formal juga bisa ikut.

“Karena sekali lagi anggaran pemerintah terbatas, kita tidak bisa memberikan ke semua orang maka jalinan toleransi kita dipanggil dengan nyata,” tegasnya.

Para peserta nantinya bisa memilih paket pelatihan. Ada lebih dari 900 pelatihan online dari beragam jenis dan tingkatan, mulai dari pemula sampai tingkat mahir akan tersedia di 8 platform digital yang bekerja sama dalam program ini. Setengahnya adalah jenis pelatihan yang praktis, ringan dan dapat menghasilkan pendapatan baru.

Contohnya, pengenalan teknologi informasi untuk pemula, akuntansi untuk pemula, pelatihan da’i muda, menjadi MC handal, manajemen warung kopi, bahasa Inggris praktis untuk pelaku pariwisata, dasar keterampilan housekeeping, dan belajar menjadi telemarketer.

Menurut Denni, program Kartu Pra Kerja ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan budaya atau sikap bekerja. Seiring penyebaran COVID-19, program Kartu Pra Kerja menjadi sarana penyaluran insentif kepada masyarakat yang terdampak.

“Dalam rangka respon COVID-19 program Pra Kerja juga ditujukan sebagai instrumen sosial safety net untuk meringankan beban hidup dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.

Uncen Gelar Simposium Nasional Akuntan Indonesia ke-22

0
Universitas Cendrawasih

REPUBLIKA.CO.ID, ABEPURA — Setelah sempat tertunda, Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua tetap menggelar Simposium Nasional Akutansi (SNA) ke-22, Selasa (8/10), sampai Kamis (10/10). Sekitar 300-an dosen akutansi dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia mengikuti gelaran tersebut. Peran pendidikan akuntansi dalam pemerintahan untuk mencegah praktik korupsi menjadi salah satu penekanan penting dalam simposium tahunan ini.

Rektor Uncen Apolo Safanpo mengatakan, SNA tahun ini sebetulnya sempat terancam batal. “Kita ketahui bersama bahwa situasi keamanannya (di Papua) belum pulih benar,” kata dia di Auditorium Uncen, Abepura, Papua, Selasa (8/10).

Akan tetapi, menurut dia, kegiatan akademik tak semestinya tunduk pada situasi yang tak menentu. Sebab itu, kata dia upaya bersama para pengajar dan mahasiswa, saling memberikan optimisme untuk tetap memegang amanah sebagai tuan rumah SNA ke-22. “Terimakasih kepada bapak-ibu yang hadir ke sini, dalam simposium ini. Karena kehadiran bapak dan ibu memberikan kepercayaan kepada kami (warga Papua),” sambung dia.

Meskipun, ia mengakui jumlah kehadiran dosen dan pengajar akutansi yang datang ke Papua, tak seperti estimasi semula yang berjumlah sekitar 700-an. Namun kata dia, gelaran nasional tentang akutansi di Uncen yang menghadirkan para pengajar dan dosen di luar Papua kali ini menjadi bukti tentang kondisi yang semakin membaik di Bumi Cenderawasih.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ainun Naim menjadi pembicara kunci dalam simposium kali ini. Naim menyoroti tentang perlunya peningkatan pendidikan akutansi untuk memperbaiki manajemen pemerintahan agar terbebas dari praktik yang koruptif. Manajemen pemerintahan dan prilaku korupsi setali tiga uang. Menurut Naim manajemen pemerintahan yang buruk, berdampak pada krisis, pun juga memunculkan persoalan utamanya, yakni korupsi.

Naim mengacu pada riset Transparancy International yang menyebutkan 38 persen persoalan utama di Indonesia, adalah masalah korupsi, menyusul keterpurukan ekonomi, dan tata kelola birokrasi yang buruk, juga keamanan. Tetapi dari semua persoalan tersebut, kata Naim, berakar dari kinerja pemerintahan yang tak mempertimbangkan akuntabilitas dalam pengelolaan. Akutansi, sebagi cabang keilmuan ekonomi yang membesut keahlian pencatatan, pengelompokan, dan pengelolaan, semestinya mampu memberikan solusi dalam memperbaiki pemerintahan untuk terlepas dari prilaku yang koruptif.

“Akuntan pendidik harus beradaptasi dengan menjadi solusi yang relevan dalam dinamika saat ini,” kata Naim. Ia pun kembali menebalkan program Ikatan Akuntan Indonesia (AIA) tentang Prakarsa 6.1 yang mengharuskan para akuntan menjadi salah satu lini terdepan dalam membidani perubahan utuk arah maju peradaban. Salah satunya yaitu, dengan mendorong akuntan sebagai agen perubahan yang mampu menjaga integritas dalam setiap analisa, dan pelaporan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan.

Penuhi aturan PSAK 71, Bank BJB siap tingkatkan CKPN

0

Petugas teller melakukan pelayanan kepada nasabah di Bank BJB Cabang Utama, Jalan Braga, Kota Bandung, Selasa (20/6/2017). Guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan dana masyarakat menjelang Lebaran 2017, Bank BJB menyiapkan dana likuiditas sekitar Rp 9,6 triliun yang didistribusikan ke seluruh kantor Bank BJB di Indonesia, khususnya daerah tujuan mudik. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

ILUSTRASI. Pelayanan Bank BJB Bandung Jelang Lebaran

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR, anggota indeks Kompas100) tengah berupaya untuk mengimplementasikan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. Saat ini, Bank BJB sudah memiliki Cadangan Kerugian Penurunan Laba (CKPN) sebesar 92%.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi berucap, walaupun aturan ini cukup menantang karena harus mencadangkan lebih dari 100%, namun BJB berkomitmen untuk mematuhinya. 

“Terbukti dari tahun lalu di mana CKPN sebesar 30%, Alhamdulillah akhir tahun lalu ada laba kami yang dimasukkan ke dalam CKPN, jadi angkanya sekarang sudah di posisi 90-92%,” ucap dia.

Yuddy menambahkan, pihaknya akan terus berupaya untuk bisa memenuhi ketentuan tersebut. Pasalnya, implementasi PSAK 71 ini harus sudah dilaksanakan pada 2020. Untuk itu, pihak bank BJB sudah melakukan persiapannya. “Tiap bulan kami haris mencadangkan lebih kurang Rp 80 miliar,” katanya.

Di lain pihak, perusahaan juga harus menjaga kualitas kreditnya agar tidak menggerus CKPN. Nah, guna menjaga kualitas kredit ini, BJB melakukan reposisi bisnis dengan kembangkan bisnis pada sektor produktif khususnya di Jawa Barat dan Banten. 

Selain itu, BJB juga tengah mengembangkan inisiatif agar rasio dana murah alias CASA meningkat. Yuddy mengaku, saat ini CASA rasio banyak terdapat di komponen dana mahal, seperti deposito.

“Kami berusaha meningkatkan CASA, meningkatkan fee based. Seperti bikin tabungan rasa deposito juga program digitalisasi,” jelasnya.

Sejumlah rencana ini diharapkan dapat mendongkrak CASA rasio BJB dari 45% menjadi 51-55% pada akhir tahun ini. 

“Upayanya dengan menggantikan komponen dari pendapatan bunga yang berasal dari komponen kredit. Salah satunya dengan menggaet institusi. Alhamdulilah, BJB ditunjuk sebagai wali amanat PT Wijaya Karya yang mau nerbitin obligasi senilai Rp 500 miliar,” paparnya.

Pada triwulan kedua 2019, pertumbuhan kredit secara yoy BJB tumbuh 8,2% menjadi sebesar Rp 78,2 triliun dimana rasio Non Performing Loan (NPL) bertahan di level 1,7%. 

Rasio NPL ini lebih kecil dibanding rasio NPL industri perbankan yang sebesar 2,61%. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun juga tercatat positif sebesar Rp 95,1 triliun atau tumbuh 7% yoy. Sehingga bank BJB berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 803 miliar.

Dituding Palsukan Laporan Keuangan, Saham General Electronic (GE) Anjlok 11%

0

Saham General Electric Company (General Electric/GE) mengalami penurunan terbesarnya dalam satu dekade terakhir, tepatnya sejak April 2008, pada penutupan perdagangan bursa Amerika Serikat (AS) Kamis (15/8). Saham ini ditutup turun 11% ke level US$ 8,01 per saham.

Akibatnya, nilai kapitalisasi pasar GE turun dari posisi Rabu (14/8) sebesar US$ 78,8 miliar menjadi US$ 69,9 miliar setelah harga sahamnya mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Kamis.

Anjloknya saham GE merupakan buntut dari laporan yang mengklaim bahwa perusahaan multinasional ini telah memanipulasi laporan keuangannya untuk menyembunyikan masalah keuangan perusahaan. Salah satu caranya yaitu dengan mengganti format laporan keuangan setiap 2-4 tahun sekali, sehingga kinerjanya tidak dapat dianalisis.

Laporan ini dibuat oleh seorang akuntan asal AS, Harry Markopolos beserta timnya, yang sebelumnya pernah membongkar skandal investasi skema ponzi dari perusahaan investasi milik Bernard Madoff pada 2008 lalu. Penipuan investasi yang dilakukan Madoff ketika itu membuat investor rugi sekitar US$ 65 miliar.

Dalam laporan tersebut, Markopolos mengatakan penipuan yang dilakukan GE dengan memanipulasi laporan keuangan nilainya mencapai US$ 38 miliar. “Tim saya telah menghabiskan tujuh bulan terakhir menganalisis laporan keuangan GE dan kami percaya mereka melakukan penipuan sebesar US$ 38 miliar,” ujar Markopolos dalam laporannya.

Menanggapi tuduhan penipuan tersebut, Chief Executive Officer (CEO) GE;Lawrence Culp, mengatakan bahwa laporan tersebut tidak benar. Dia mengklaim laporan tersebut merupakan manipulasi pasar yang dilakukan Markopolos untuk membuat harga saham GE turun.

“Sehingga Markopolos dan klien hedge-fund-nya bisa mendapatkan keuntungan dari volatilitas saham GE. Kami akan menganggap serius tuduhan pelanggaran pelaporan keuangan. Tapi (laporan) ini murni manipulasi pasar (oleh Markopolos),” tegas Culp, dilansir dari CNBC.com, Jumat (16/8).

Culp menambahkan, bahwa laporan yang dikeluarkan oleh Markopolos banyak memuat fakta-fakta yang salah, dan klaim penipuan tersebut dapat diperbaiki jika saja GE diajak untuk berdiskusi sebelum laporan tersebut diterbitkan.

Untuk menyebarluaskan laporan tersebut kepada publik, Markopolos secara khusus membuat situs www.GEfraud.com. Dia mengatakan bahwa investigasi terhadap laporan keuangan GE dilakukan secara intensif selama selama tujuh bulan bersama timnya.

Menurutnya, laporan ini berpotensi mengantarkan GE ke gerbang kebangkurutan, sama seperti yang dialami perusahaan energi asal AS Enron pada 2002 dan perusahaan telekomunikasi WorldCom pada 2003 lalu. Kedua perusahaan ini menghadapi masalah yang sama dengan GE saat ini.

Ketika itu Enron memiliki aset sebesar US$ 63 miliar, sehingga kebangkrutannya saat itu menjadi sejarah kebangkrutan perusahaan terbesar di AS. Sementara itu WorldCom memilik aset US$ 107 miliar ketika dinyatakan bangkrut.

“Yang kami temukan pada GE hanyalah puncak dari gunung es. GE memiliki sejarah panjang penipuan akuntansi yang dimulai sejak 1995, ketika masih dipimpin oleh CEO Jack Welch,” ujarnya.

Hasil Temuan Markopolos

Salah satu hasil temuan Markopolos dalam laporannya yaitu pada unit asuransi perawatan jangka panjang GE, di mana mereka menyembunyikan kerugian yang makin besar seiring dengan bertambah tuanya pemegang polis asuransi GE. GE pun seharusnya menambah pencadangan sebesar US$ 15 miliar.

Dia juga mengklaim bahwa GE telah membuat laporan palsu yang disampaikan kepada otoritas sektor asuransi di AS. Selain itu, Markopolos juga menyebutkan dia menemukan kejanggalan dengan metode akuntansi GE pada bisnis minyak dan gasnya, Baker Hughes.

Seorang penasihat untuk dana pensiun serikat meminta GE untuk bekerja sama dengan perusahaan jasa profesional yaitu KPMG sebagai auditor perusahaannya. Hal ini dibutuhkan setelah serangkaian kesalahan metode akuntansi dan kesalahan strategis mengguncang kepercayaan investor pada perusahaan.

Dalam sebuah surat yang dikirimkan Selasa kepada direktur independen GE, CtW Investment Group mendesak produsen untuk menemukan akuntan baru untuk dan berkomitmen untuk mengganti auditor setiap 10 tahun. “Ini untuk mencari pengawasan yang lebih kuat terhadap alokasi modal,” diktip dari Bloomberg, Jumat (16/8).

GE mengatakan bahwa pada Desember nanti pihaknya akan mengirim auditor baru. Ini merupakan salah satu perubahan yang dibuat oleh CEO GE Larry Culp.

Tudingan manipulasi laporan keuangan GE kini sudah dalam penyelidikan federal di AS. Kasus ini hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi perusahaan yang berbasis di Boston ini, selain utang yang membengkak hingga tuntutan hukum pemegang saham, dan pasar pembangkit listrik yang lemah.

Penerapan Standar Akuntansi Baru Menggerus Modal BNI 1 Persen

0

Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

JAKARTA – Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

Direktur Keuangan BNI Ario Bimo menyampaikan implementasi PSK 71 tahun depan tidak akan terlalu berdampak pada kemampuan ekspansi bisnis BNI. Perseroan telah berhitung cukup matang dan tetap dapat melanjutkan bisnis seperti biasa meski ada penggerusan rasio kecukupan modal.

“Kami sudah berhitung. Rasio kecukupan modal [capital adequacy ratio/CAR] hanya tergerus 1%. Kami masih akan dapat terus melanjutkan bisnis,” katanya di sela-sela acara Indonesia Banking Expo 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebagai informasi, CAR emiten berkode BBNI ini pada kuartal ketiga tahun ini berada pada 19,3%, naik dari periode sama tahun lalu 17,8%.

Selanjutnya, Ario menyebutkan perseroan masih akan tetap dapat mempertahankan kinerja bisnis pada tahun depan dengan tetap mengandalkan sektor produktif serta konsumer.

Hal itu juga seiring dengan insentif dari regulator yang telah memangkas baik suku bunga acuan maupun giro wajib minimum pada tahun ini.

“Saat ini tekanan cost off fund memang masih ada. Kami juga sedang berhitung, tetapi kalau sudah turun, kami juga akan pertimbangan [penurunan suku bunga kredit],” katanya.

Syarat BUMN Terdampak Corona yang Akan Dipulihkan Duit Negara

0

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan dukungan pemulihan ekonomi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdampak pandemi virus corona (covid-19). Namun, tidak semua BUMN akan dibantu, hanya beberapa BUMN yang memenuhi syarat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyebut kriteria yang harus dipenuhi BUMN, antara lain sektor usaha memiliki faktor pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran tak terbatas yang dijalankan oleh BUMN, total aset yang dimiliki, eksposur terhadap sistem keuangan, serta kepemilikan pemerintah.

“Bagaimana mendefinisikan BUMN ini memang terdampak covid-19, kami lihat sisi supply (pasokan), demand (permintaan), masalah operasional, serta sisi finansialnya,” ujarnya Febrio dalam video conference, dikutip Setkab (7/6).

Selain itu, Kemenkeu turut mendukung dan mempertimbangkan lima syarat atau kriteria terkait penggolongan BUMN yang akan segera mendapat bantuan pemulihan. Kelima kategori itu merupakan hasil bentukan reformasi Kementerian BUMN yang disebut telah dibentuk sebelum pandemi covid-19.

Pertama, untuk kategori yang dipertahankan dan dikembangkan adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, memiliki regulasi yang kuat, memiliki risiko sistemik dan berkinerja baik.

Kedua, untuk kategori transformasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, namun masih memiliki kinerja yang rendah dan memiliki risiko sistemik.

Ketiga, kategori diperlukan konsolidasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar rendah, daya tarik pasar tinggi, berkinerja baik, dan memiliki risiko sistemik dalam hal konsolidasi.

Keempat, diutamakan untuk pelayanan publik adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar tinggi maupun rendah, daya tarik pasar rendah, berkinerja baik atau buruk, dan memiliki Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

Kelima, kategori akan didivestasi (pengurangan aset/kepemilikan) atau bermitra adalah untuk BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar yang rendah, berkinerja baik atau buruk, dan memiliki nilai sosial.

Kendati demikian, meski mendukung lima kriteria tersebut, Febrio mengatakan pihaknya masih akan menggunakan kriteria yang lebih jelas sebagai acuan mengenai BUMN yang akan dimasukkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

Yel Yel Ombus Jurusan Akuntansi

0
Video Yel-Yel OMBUS Jurusan Akuntansi Tahun 2019

Hello the New Generation of Accounting Department !! Have you prepared yourself ? 
PURPOSE “Empowering Your Own Purpose” 👊

#OMBUS2019#OMBUSPURPOSE#EMPOWERINGYOUROWNPURPOSE#OMBUSJURUSANAKUNTANSI#OMBUSJURAK#AKUNTANSI#YES#YAKIN#EKSIS#SUKSES