Home BERAKSI (Berita Akuntansi)

BERAKSI (Berita Akuntansi)

Airlangga Perkirakan Ekonomi 2021 Tumbuh 5,3%

0

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan ekonomi Indonesia akan membaik di 2021. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 4,5%-5,3%.

Airlangga mengatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan memicu peningkatan konsumsi. Selain itu, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja akan mendorong Investasi untuk penciptaan lapangan kerja.

“Tren pemulihan ekonomi global dan peningkatan harga komoditas akan mendongkrak kinerja ekspor,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).

Airlangga mengulas Ekonomi Indonesia di Triwulan 1 2021 diperkirakan tumbuh dalam kisaran -0,5 sampai -0,34 secara YoY. Sementara itu, secara keseluruhan perekonomian nasional 2021 akan tumbuh dalam kisaran 4,5-5,3 (YoY). Hal itu, kata Airlangga, sejalan dengan berbagai leading indicator yang menunjukkan perbaikan.

Menurut mantan Menteri Perindustrian itu, program vaksinasi dan kebijakan PPKM mikro telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Stimulus otomotif, kata dia, telah meningkatkan penjualan ritel mobil sebesar 28,24% (YoY) di Maret 2021. Stimulus properti, pariwisata dan sektor yang lain, diharapkan dapat semakin meningkatkan konsumsi di sepanjang 2021.

Di sisi lain, penjualan ritel masih terkontraksi di level -17,14 (YoY) pada bulan Maret 2021, yang mengindikasikan konsumsi akan tumbuh secara terbatas.

Airlangga menambahkan peningkatan permintaan domestik mendorong peningkatan investasi sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dunia usaha, tercermin dari PMI (Purchasing Managers Index) Manufaktur yang semakin ekspansif ke level 53, 2 di Maret 2021 dan SBT (Saldo Bersih Tertimbang) Kegiatan Usaha yang membaik ke level 4,54 di triwulan I 2021.

“Sentimen positif investor mendorong perbaikan IHSG ke kisaran 6.000 dan nilai tukar rupiah ke kisaran 14.500 (rupiah). Komitmen pemerintah dalam menyalurkan program PEN di tahun 2021 mendorong realisasi APBN Sampai dengan 28 Februari 2021,” rinci Airlangga.

Pemulihan permintaan global dan peningkatan harga komoditas, lanjutnya, mendorong ekspor untuk tumbuh sebesar 39,474% (YoY) di bulan Maret 2021. Adapun Surplus neraca perdagangan telah terjadi selama 11 bulan berturut-turut.

Sementara itu, realisasi APBN hingga 28 Februari 2021 yakni belanja negara Rp 282,72 triliun sekitar 10,28 persen. Program PEN 2021 di sektor Kesehatan Rp 176,30 triliun dengan realisasi hingga Februari Rp 4,51 triliun, Sektor Perlindungan Sosial Rp 157,41 triliun, realisasi Rp 19,28 triliun. Dukungan UMKM dan Korporasi Rp 184,33 triliun, realisasi Rp 29,45 triliun. Program Prioritas Rp 122,42 triliun, realisasi Rp 500 miliar. Termasuk juga untuk insentif usaha sebesar Rp 58, 47 triliun.

Perubahan PSAK di pelaporan SPT PPh Badan pada April 2021 bisa picu sengketa pajak

0

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jatuh tempo pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan 2020 akan berakhir di 30 April 2021. Salah satu lampiran SPT PPh badan 2020 tersebut adalah laporan keuangan yang sebagiannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik.  

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research, Prianto Budi Saptono, menjelaskan, untuk perusahaan yang wajib menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau 3 PSAK baru di laporan keuangan mereka, ketiga standar akuntansi tersebut berpotensi meningkatkan tax dispute atau perselisihan pajak.

Prianto bilang, ketiga PSAK yang berpeluang memunculkan perbedaan interpretasi di antara perusahaan dan otoritas pajak adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Pasalnya, konsep akuntansi di ketiga PSAK tersebut berbeda kontras dari konsep PSAK sebelumnya. 

Khusus untuk PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan, sumber tax dispute-nya, menurut Prianto, berasal dari keharusan pengakuan keuntungan, dan kerugian, yang belum terealisasi (unrealized gains/losses). Untung/rugi tersebut berasal dari valuasi periodik atas investasi saham (equity investment) dan/atau investasi surat utang (debt investment) sesuai harga pasarnya.

Prianto mengatakan, untuk contoh unrealized gains, ketika perusahaan mengakui unrealized gains, keuntungan tersebut merupakan penghasilan dari sisi akuntansi. Dari sisi PPh, pertanyaan yang muncul adalah apakah keuntungan tersebut merupakan objek PPh.  

“Jadi, ada dua pendekatan penafsiran terhadap pengertian penghasilan di UU PPh, yaitu tekstual dan kontekstual,” kata Prianto dalam keterangan resminya, Rabu (7/4).

Menurut Prianto, berdasarkan penafsiran tekstual atas pengertian penghasilan di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983  terkait PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, unrealized gains tersebut merupakan penghasilan dan menjadi objek PPh.  

Tapi, berdasarkan pemahaman kontekstual sesuai rumusan penghasilan yang tidak pernah berubah sejak 1983 hingga kini, pengakuan penghasilan mengacu pada doktrin realisasi. “Berdasarkan doktrin realisasi tersebut, unrealized gains belum diakui sebagai penghasilan karena belum terealisasi,” ujar dia. 

Dua model penafsiran di atas berlaku juga untuk contoh unrealized losses yang timbul dari valuasi investasi saham/obligasi. Jika konsisten dengan unrealized gains sebagai objek PPh, unrealized losses seharusnya juga menjadi pengurang yang diperbolehkan (allowable deductions) saat penghitungan PPh badan 2020.

Indonesia Diperkirakan Lepas dari Jurang Resesi di Kuartal II-2021

0

Merdeka.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lepas dari jurang resesi dan naik signifikan di kuartal II 2020. Optimisme itu dilontarkannya karena pemerintah melihat arah pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dapat terjadi dengan sangat konsisten.

Dalam hal ini, Febrio menggunakan perbandingan pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020, yang saat itu masih positif 2,97 persen.

“Sementara terdalamnya kontraksi kita di 2020 adalah di kuartal II, itu minus 5,32 persen. Lalu dilanjutkan dengan perbaikan di kuartal III minus 3,49 persen. Lalu terakhir di kuartal IV kita membaik lagi di minus 2,19 persen,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 Terkontraksi minus 2,1 persen. Namun, Febrio menganggap pertumbuhan negatif itu relatif lebih baik dibandingkan negara-negara G20 dan Asean.

Untuk kuartal I 2021, ia melanjutkan, Kemenkeu masih melihat adanya perbaikan ekonomi yang konsisten. Meskipun secara prediksi Indonesia masih resesi pada rentang pertumbuhan minus 1-0,1 persen.

“Sehingga kalau nanti estimasi kita di minus 1 persen sampai dengan minus 0,1 persen itu sebenarnya juga akan menunjukan perbaikan yang signifikan secara aktual di masyarakat. Artinya, secara kuartalan itu menjadi perbaikan yang akan sangat dirasakan masyarakat, dan itu dicerminkan pada angka itu nanti,” tegas dia.

Sementara untuk kuartal II 2021 dan seterusnya, Febrio percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin naik signifikan. Gambaran ini didapat dengan perbandingan secara tahunan (year on year) dengan kuartal II 2020, dimana pada saat itu ekonomi nasional jatuh ke titik terendah di level minus 5,32 persen.

Jika berkaca menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021 diprediksi bisa naik di atas 7 persen, atau mencapai lebih dari 1,5 persen.

“Yang kuartal kedua dan seterusnya ini yang justru akan menunjukan perbaikan yang sangat signifikan dari segi angkanya. Kalau hitung-hitungan terakhir kami ini (pertumbuhan kuartal II 2021 secara tahunan) bisa sampai di atas 7 persen secara year on year,” jelasnya.

“Tapi overall, jika dibandingkan 2020 dan 2021 ini akan sangat signifikan. Di 2020 kita minus 2,1 persen, di 2021 kita melihat secara keseluruhan (positif) 5 persen, atau range-nya di 4,5-5,3 persen,” tandas Febrio.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

BPKH peroleh Rp 1,49 triliun dari pengecualian pajak pengelolaan dana haji

0

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan memberikan pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) terhadap dana kelolaan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kebijakan ini merupakan insentif bagi ekonomi dan  keuangan syariah. 

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, kebijakan tersebut memiliki implikasi yang sangat besar bagi BPKH maupun ekonomi dan keuangan syariah karena size dana kelolaan BPKH akan semakin besar karena manajer investasi maupun bank penerima setoran dana haji tidak lagi jadi wajib pungut (wapu).

Jika sebelumnya nilai manfaat dana haji yang ditempatkan di wapu dipungut pajak 20% untuk masuk ke kas negara, maka sekarang seluruhnya sudah akan jadi dana bergulir.

Aggito bilang, dari nilai manfaat yang dihasilkan BPKH tahun 2020 besaran pajak yang seharusnya disetor ke negara mencapai Rp 1,49 triliun. 

“Dengan pengecualian pajak tersebut, tahun nilai manfaat BPKH yang akan bergulir akan bertambah sebesar 1,49 triliun. Dana itu akan bergulir dan jadi tambahan likuiditas di bank sebelum digunakan atau disetor ke BPKH,” jelas Anggito dalam webinar, Rabu (10/3).

Dana haji yang dikelola BPKH per Desember 2020 sebesar Rp 144,7 triliun atau naik 15,05% dari tahun sebelumnya. Dana kelolaan ini menghasilkan nilai manfaat Rp 7,42 triliun. Alokasi portofolio BPKH sudah ada undang-undangnya dimana tahun ini 69% ditempatkan di lembaga keuangan syariah dan 31% untuk investasi atau dikembangkan.

Anggito menjelaskan, pengecualian pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021 itu terdiri dari, pertama, pengecualian pajak untuk imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 

Kedua, imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), surat berharga syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia. 

Ketiga, dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0 persen dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri. 

Keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis. 

Kelima, penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Imbal Hasil Obligasi AS Turun, Rupiah Menguat ke Rp14.110

0

Jakarta, CNN Indonesia –Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.110 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Selasa (23/2) pagi. Posisi tersebut menguat 0,05 persen dibandingkan perdagangan Senin (22/2) sore di level Rp14.117 per dolar AS.

Pagi ini, mayoritas mata uang di kawasan Asia terpantau menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,10 persen, dolar Singapura menguat 0,17 persen dan dolar Taiwan menguat 0,07 persen.

Kemudian, peso Filipina menguat 0,07 persen, rupee India menguat 0,21 persen, yuan China menguat 0,16 persen, ringgit Malaysia menguat 0,14 persen, dan bath Thailand terpantau menguat 0,02 persen. Hanya won Korea Selatan yang terpantau melemah 0,01 persen.

Sementara itu, mata uang di negara maju bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Poundsterling Inggris melemah 0,14 persen dan dolar Australia melemah 0,21 persen. Sedangkan dolar Kanada menguat 0,22 persen dan franc Swiss menguat 0,12 persen.

Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra mengatakan dolar AS terpantau melemah sejak tadi malam dan pagi ini masih terlihat melemah terhadap nilai tukar lainnya termasuk nilai tukar regional. Pelemahan dolar AS ini terpicu oleh sentimen pemulihan ekonomi global.

“Rupiah kemungkinan bisa menguat terhadap dolar AS hari ini dengan sentimen tersebut,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun ke 1,36 persen.

“Potensi pergerakan rupiah hari ini di kisaran Rp14.050 per dolar AS sampai Rp14.130 per dolar AS,” pungkasnya.

Cek Gaes! Ada 10 Saham Favorit Asing Sepekan, 3 BUMN Masuk

0
viewed

Jakarta, CNBC Indonesia –  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,73% di posisi 6.151,73 pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (5/2/2021) seiring dengan masih kuatnya aksi beli terutama investor domestik.

Dengan demikian, dalam sepekan IHSG naik nyaris 5% atau 4,94%. Data BEI mencatat, ada 307 saham naik, 176 saham turun, dan 142 saham stagnan.

Nilai transaksi harian mencapai Rp 12,59 triliun dengan 14,31 miliar saham dan 1,18 juta frekuensi perdagangan.

Asing keluar pada Jumat Rp 72 miliar di pasar reguler, sementara selama sepekan asing melepas Rp 447,38 miliar. Jika dihitung dengan pasar nego dan tunai, yang sempat ada crossing (jual-beli di broker yang sama) saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), maka net buy di seluruh pasar menjadi Rp 898 miliar.

Pada Rabu pekan lalu, induk usaha SIDO PT Hotel Candi Baru melepas 21% kepemilikannya pada saham SIDO ke Affinity Equity Partners senilai Rp 4,5 triliun.

Berikut 10 saham dengan aksi beli di pasar reguler terbesar selama sepekan.

10 Top Foreign Buy Sepekan (1-5 Februari, Reguler)

1. Telkom Indonesia (TLKM), net buy Rp 307 M, saham +5,79% Rp 3.290

2. Bank Negara Indonesia (BBNI), Rp 207 M, saham +13,51% Rp 6.300

3. AKR Corporindo (AKRA), Rp 141 M, saham +23,24% Rp 3.500

4. Bank BRI ( BBRI), Rp 117 M, saham +6,94% Rp 4.470

5. Indocement Tunggal (INTP), Rp 82 M, saham +3,55% Rp 13.850

6. Mitra Keluarga (MIKA), Rp 39 M, saham +7,93% Rp 3.130

7. Bank Jago (ARTO), Rp 34 M, saham +5,22% Rp 7.050

8. MNC (MNCN), Rp 30 M, saham +10,14% Rp 1.140

9. Surya Citra (SCMA), Rp 27 M, saham +4,59% Rp 2.280

10. Unilever Indonesia (UNVR), Rp 25 M, saham +4,33% Rp 7.225

Sentimen untuk Telkom cukup besar. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan Telkom akan melakukan pemisahan (spin off) beberapa anak usahanya di bidang infrastruktur melalui pasar modal, yang merupakan bagian dari restrukturisasi korporasi.

Spin-off ini dilakukan dengan mencatatkan saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anak usaha Telkom di bidang infrastruktur akan melakukan IPO dan akan ditawarkan kepada investor global melalui Indonesia Investment Authority (INA), dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuk pemerintahan Presiden Jokowi.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rencana ini merupakan bagian dari strategi investasi jangka menengah INA yang akan segera dibentuk, sehingga nantinya investor global yang berinvestasi memiliki banyak pilihan aset untuk diinvestasikan di Indonesia.

“Saat ini Telkom sedang melakukan restrukturisasi korporasi, di mana kami akan melakukan spin-off beberapa perusahaan infrastruktur telekomunikasi menjadi beberapa perusahaan listed yang berbeda. Ambil contoh perusahaan tower, ke depannya bisa juga infra co yang terdiri dari fiber dan juga 5G,” kata Kartika dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2/2021).

Di tengah gerak Indeks harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergerak liar selama tiga hari terakhir, terdapat satu saham berkapitalisasi pasar besar yang konsisten menghijau.

Adapun untuk BBNI, sahamnya berhasil menghijau selama 3 hari beruntun. Pada perdagangan Jumat, BBNI ditutup naik 0,40% ke level harga Rp 6.300/saham, sedangkan selama sepekan terakhir BBNI sudah terbang 13,5%. Tercatat saat ini kapitalisasi pasar BBNI berada di angka Rp 117 triliun.

Melesatnya BBNI setelah perbankan terbesar keempat di Indonesia ini merilis kinerja tahunannya dan ekspektasi para pelaku pasar terhadap kinerja BBNI di tahun depan akan sangat cerah.

BBNI sukses mencatatkan laba bersih konsolidasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp 3,3 triliun meskipun kondisi pandemi menyerang sektor finansial dengan sangat parah. Terpangkasnya laba bersih BBNI sendiri semata-mata karena angka pencadangan yang naik akibat memenuhi standar akuntansi baru PSAK 71.

Pengusaha Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di Kuartal III 2020

0
Anak-anak bermain di bantaran Kanal Banjir Barat dengan latar belakang gedung pencakar langit di Jakarta, Kamis (6/8/2020). Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II/2020 minus 5,32 persen akibat perlambatan sejak adanya pandemi COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2020 minus 5,32 persen. Kendati begitu, sejumlah pengusaha tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III tidak akan sedalam kuartal sebelumnya.

“Kita masih berharap bahwa di kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi walaupun minus bisa di bawah -4 persen, mungkin itu -1 atau -2 persen. Sehingga boleh dikatakan nanti di kuartal IV kita sudah berada di positif,” kata Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang, kepada Liputan6.com, Minggu (16/8/2020).

Ia meyakini Indonesia bisa menghindari resesi, meskipun di kuartal II pertumbuhan -5,32 persen setidaknya Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain yang minus hingga dua digit, seperti Singapura -41 persen dan Amerika Serikat -35 persen.

“Walaupun -5,32 persen itu kan dikatakan masih jauh lebih bagus daripada misalnya Singapura dan Amerika Serikat, menurut saya ini sesuatu yang yang cukup meyakinkan kita,” ujarnya.

Kata Sarman, hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh jumlah penduduk yang banyak yang mencapai 262 juta penduduk, yang berarti banyak kesempatan untuk ditingkatkan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

“Saya yakin kita sangat sangat ditopang oleh jumlah penduduk kita yang hampir 262 juta itu adalah kekayaan kita, makannya bisa kita lihat bahwasannya pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua ini hanya -5,32 persen saja,” katanya.

Lanjut dia juga meyakini, prospek pertumbuhan ekonomi ke depan di tahun 2021 bisa tumbuh positif, jika semua pihak baik Pemerintah, dan masyarakat dan lainnya fokus dalam menangani covid-19 dalam waktu yang cepat.

“Kalau bicara prospek, saya sangat yakin di 2021 kita akan bisa tumbuh positif asalkan memang kita betul-betul mampu memerangi covid-19 ini dalam waktu tidak terlalu lama,”pungkasnya.

Upaya Indonesia Cegah Resesi Dipuji IMF hingga Bank Dunia

Gedung bertingkat mendominasi kawasan ibu kota Jakarta pada Selasa (30/7/2019). Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama dengan pemerintah menyetujui target pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran angka 5,2% pada 2019 atau melesat dari target awal 5,3%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi setelah pertumbuhan ekonomi terkontraksi 5,32 persen. Namun pemerintah telah menyiapkan berbagai infrastruktur dalam menghadapi berbagai dampak resesi.

“Resesi bisa saja terjadi tapi kita siap hadapi itu semua karena infrastruktur yang kita buat, program yang kita buat, eksekusi yang kita buat, kita feel comfortable,” tutur Luhut dalam Pidato Ilmiah Indonesia In The Exta Ordinary Time di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat, (14/8).

Luhut menegaskan hal itu bukan klaim sepihak semata. Sebab berbagai lembaga internasional telah mengakui berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia sangat baik. Seperti IMF, World Bank, CLSE, dan Fitch yang telah mendengarkan penjelasan dari pemerintah Indonesia.

“Mereka selalu katakan program kita itu program yang sangat komprehensif, maybe some extended the best among emerging market,” katanya.

Sehingga yang paling penting saat ini ekseskusi dari program. Ada dua program yang bisa menolong pertumbuhan ekonomi nasional, yakni stimulus ekonomi dari APBN dan investasi investor domestik dan FDI.

“Enging ini harus kita dengar untuk bisa berjalan bersama dan itu kita lakukan sekarang,” kata dia.

Dalam hal ini peran kepemimpinan juga sangat penting. Luhut menyebut Presiden Joko Widodo hampir setiap hari mengecek realisasi program yang direncanakan. Sebagai pemimpin sebaiknya tidak membuat jarak dengan anak buah. Sebagaimana pengalamannya sebagai anggota Kopassus dulu.

” Mungkin karena latar belakang saya dari Kopassus, saya dengan anak buah tuh duduk tidur makan bersama. Saya bisa rasakan feeling-nya dan itu yang saya rasakan dari Presiden Jokowi,” kata Luhut.

Peningkatan Ketegangan AS-China Tekan Rupiah ke Rp14.185

0

Jakarta, CNN Indonesia — Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.185 per dolar AS pada Selasa (23/6). Posisi tersebut melemah 35 poin atau 0,25 persen dari Rp14.150 pada Senin (22/6).
Rupiah melemah bersama yuan China minus 0,18 persen dan baht Thailand minus 0,08 persen di kawasan Asia. Pelemahan juga dialami oleh dolar Singapura minus 0,07 persen, peso Filipina minus 0,06 persen, dan ringgit Malaysia minus 0,01 persen.

Sementara mata uang Asia lain berhasil menguat dari dolar AS. Won Korea Selatan menguat 0,3 persen, yen Jepang 0,04 persen, dan dolar Hong Kong 0,01 persen.

Begitu pula dengan mata uang utama negara maju yang mayoritas melemah dari dolar AS. Hanya poundsterling Inggris yang menguat 0,09 persen dari mata uang Negeri Paman Sam.

Rubel Rusia melemah 0,31 persen, dolar Australia minus 0,28 persen, dolar Kanada minus 0,14 persen, franc Swiss minus 0,01 persen, dan euro Eropa minus 0,01 persen.

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra memperkirakan nilai tukar rupiah akan kembali melemah pada hari ini. Proyeksinya, rmata uang Garuda bergerak di kisaran Rp14.050 sampai Rp14.200 per dolar AS.

Menurutnya, pelemahan rupiah masih didominasi oleh sentimen kekhawatiran munculnya gelombang kedua virus corona atau covid-19 yang dapat menekan perekonomian dunia lagi. Hal ini tercermin dari peningkatan sejumlah kasus positif virus corona di berbagai negara usai pembukaan penguncian wilayah (lockdown).

“Sentimen ini masih berpeluang menekan harga aset-aset berisiko di pasar Asia hari ini. Rupiah masih berpeluang tertekan karena sentimen tersebut,” kata Ariston kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/6).

Selain itu, sambungnya, ada sentimen dari kelanjutan hubungan dagang Amerika Serikat dan China. Sinyalnya, ada ancaman kedua negara dengan nilai ekonomi terbesar di dunia itu tidak akan melanjutkan perjanjian dagangnya.

“Kabar terbaru dari hasil wawancara penasehat perdagangan pemerintah AS Peter Navarro dengan Fox News bahwa perjanjian dagang dengan China telah ‘berakhir’. Wawancara itu menunjukkan hubungan AS-China masih memanas,” pungkasnya.

Syarat BUMN Terdampak Corona yang Akan Dipulihkan Duit Negara

0

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan dukungan pemulihan ekonomi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdampak pandemi virus corona (covid-19). Namun, tidak semua BUMN akan dibantu, hanya beberapa BUMN yang memenuhi syarat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyebut kriteria yang harus dipenuhi BUMN, antara lain sektor usaha memiliki faktor pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran tak terbatas yang dijalankan oleh BUMN, total aset yang dimiliki, eksposur terhadap sistem keuangan, serta kepemilikan pemerintah.

“Bagaimana mendefinisikan BUMN ini memang terdampak covid-19, kami lihat sisi supply (pasokan), demand (permintaan), masalah operasional, serta sisi finansialnya,” ujarnya Febrio dalam video conference, dikutip Setkab (7/6).

Selain itu, Kemenkeu turut mendukung dan mempertimbangkan lima syarat atau kriteria terkait penggolongan BUMN yang akan segera mendapat bantuan pemulihan. Kelima kategori itu merupakan hasil bentukan reformasi Kementerian BUMN yang disebut telah dibentuk sebelum pandemi covid-19.

Pertama, untuk kategori yang dipertahankan dan dikembangkan adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, memiliki regulasi yang kuat, memiliki risiko sistemik dan berkinerja baik.

Kedua, untuk kategori transformasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar tinggi, namun masih memiliki kinerja yang rendah dan memiliki risiko sistemik.

Ketiga, kategori diperlukan konsolidasi adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar rendah, daya tarik pasar tinggi, berkinerja baik, dan memiliki risiko sistemik dalam hal konsolidasi.

Keempat, diutamakan untuk pelayanan publik adalah BUMN yang memiliki pangsa pasar tinggi maupun rendah, daya tarik pasar rendah, berkinerja baik atau buruk, dan memiliki Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik.

Kelima, kategori akan didivestasi (pengurangan aset/kepemilikan) atau bermitra adalah untuk BUMN yang memiliki pangsa pasar dan daya tarik pasar yang rendah, berkinerja baik atau buruk, dan memiliki nilai sosial.

Kendati demikian, meski mendukung lima kriteria tersebut, Febrio mengatakan pihaknya masih akan menggunakan kriteria yang lebih jelas sebagai acuan mengenai BUMN yang akan dimasukkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini.

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2020 Terendah Sejak era Gus Dur

0

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 merupakan posisi yang terendah sejak 2001. Pada tiga bulan pertama 2020, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,97 persen.

Sedangkan di kuartal I 2001 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,87 persen

“Kalau kami lihat itu (pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020) terendah sejak triwulan I tahun 2001,” ujar Kepala BPS Suhariyanto melalui video conference, Selasa (5/5).

Namun demikian, ia menuturkan angka tersebut tidak dapat dibandingkan. Pasalnya, kondisi saat ini juga berbeda dibandingkan 19 tahun silam.

Saat ini, lanjutnya, kondisi ekonomi dipenuhi ketidakpastian akibat pandemi virus corona (Covid-19).

“Menurut saya tidak bisa dibandingkan seperti itu karena situasi yang kita hadapi sekarang beda, diliputi ketidakpastian. Sudah banyak dilakukan upaya tapi kami tidak tahu sampai kapan Covid-19 ini bisa berlalu,” katanya.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 jauh lebih rendah dibandingkan kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen. Angka tersebut merosot dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2019 yakni 4,97 persen.

Ia menuturkan BPS sendiri tidak membuat prediksi pertumbuhan ekonomi lantaran dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Namun, ia menyebut sejumlah lembaga telah membuat prediksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi.

Menurutnya, saat ini tidak mudah untuk membuat asumsi pertumbuhan ekonomi lantaran diliputi ketidakpastian. “Kalau kami membuat perkiraan dengan berbagai modelling tentu banyak asumsi, tentu saja tidak semua asumsi itu terpenuhi,” katanya.

Sepanjang kuartal I 2020 tercatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp2.625 triliun dan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp3.783 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 akan tertahan di kisaran 4,5 persen-4,6 persen karena virus corona.

“Prediksi pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen untuk kuartal I 2020, tapi masih cukup baik di 4,5 persen-4,6 persen,” katanya belum lama ini.

Secara keseluruhan, ia memprediksi ekonomi pada tahun ini tumbuh 2,3 persen. Angkanya jauh melambat dibandingkan target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang mencapai 5,3 persen.

Akan tetapi, dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi minus hingga 0,4 persen di tahun ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan sangat tergantung dari perkembangan Covid-19.