Home BERAKSI (Berita Akuntansi)

BERAKSI (Berita Akuntansi)

Hubungan Artificial Intelligence Terhadap Akuntansi Millenial

0

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menuntut seluruh bidang profesi harus dapat mengembangkan cara kerja yang lebih cepat dan tepat agar tidak tertinggal oleh zaman. Tentunya dalam hal pengambilan keputusan serta  tujuan dengan langkah yang lebih efisien. Salah satunya adalah terciptanya Artificial Intelligence (AI). 

Artificial Intelligence (AI) merupakan kecerdasan buatan manusia berupa simulasi yang terprogram dalam mesin. AI bekerja pada proses penalaran, perolehan informasi atau aturan, yang kemudian  menghasilkan output dengan cepat dan sistematis.

AI memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan. Begitu pula dalam dunia akuntansi, sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah keuangan secara dominan berbasis perhitungan. Dengan adanya AI lebih mempermudah seorang akuntan dalam menganalisis permasalahan secara cepat dan teliti. 

Di sisi lain, terdapat tantangan tersendiri dari kemunculan AI yaitu seorang akuntan milenial dituntut untuk lebih menguasai bidang ilmu dan skill. Akuntan milenial harus kreatif dan inovatif dalam pengembangan aplikasi laporan keuangan serta harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga mereka mampu menunjukkan diri sebagai akuntan yang professional dan berdaya saing.

Mengapa seorang akuntan disebut milenial ? Karena selain memiliki penguasaan ilmu dan skill seorang akuntan juga harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi yang sangat pesat agar tidak tertinggal, mengingat kemunculan AI sangat berdampak besar terhadap hampir semua sektor kehidupan. 

Apalagi pada era globalisasi sekarang ini, daya saing antarindividu semakin tinggi ditambah lagi harus bersaing dengan mesin dan peralatan canggih lainnya. Selain itu, kesiapan mental juga menjadi hal yang sangat krusial dalam menghadapi pangsa pasar. Tanpa adanya kesiapan mental yang matang, kemampuan individu tidak akan optimal.

Akuntan milenial tentunya memiliki potensi masa depan yang cerah dalam kemajuan ekonomi dimana ketekunan, semangat yang tinggi, dan optimisme patut dilandaskan dalam setiap diri individu. Hadirnya AI memang sangat mempermudah pekerjaan seorang akuntan. Namun di sisi lain, tentu terdapat beberapa kelemahannya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Terbatas pada program yang diberikan
  • Membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam beberapa bidang pekerjaan karena sudah digantikan oleh AI
  • Tidak memiliki kemampuan dalam mengerti akan informasi yang diterima (common sense)

Kecerdasan buatan atau AI banyak membantu pekerjaan kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya AI akan terus berkembang dan lebih pintar lagi dengan berbagai perbaikan dan pengembangannya, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahannya karena pada dasarnya tidak ada yang dapat melampaui kecerdasan manusia secara mendetail dan sempurna.

BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp7,55 T Pekan Ini

0

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing beli bersih (net buy) sebesar Rp7,55 triliun. Hal ini berdasarkan data transaksi 12 Juli-15 Juli 2021.
Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan aliran modal asing ini terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp5,73 triliun dan saham sebesar Rp1,82 triliun.

Sementara, aliran modal asing tercatat net buy sebesar Rp860 miliar dari awal tahun hingga 15 Juli 2021.

“Berdasarkan data setelmen selama 2021 (ytd), non residen beli neto Rp860 miliar,” ucap Erwin dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (16/7).

Hal ini membuat tingkat premi risiko Credit Default Swaps (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level dari 76,65 basis poin (bps) menjadi 77,03 bps.

Sementara, tingkat imbal hasil (yield) SBN bertenor 10 tahun stabil di level 6,36 persen. Lalu, yield surat utang AS US Treasury 10 tahun turun ke level 1,29 persen.

Inflasi
Selanjutnya, BI memperkirakan inflasi pada pekan ketiga Juli 2021 sebesar 0,01 persen secara bulanan (month-to-month). Lalu, inflasi secara tahun kalender (year-to-date/ytd) diperkirakan 0,75 persen dan secara tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 1,45 persen.

Erwin menyatakan salah penyumbang utama inflasi pekan ketiga Juli 2021 adalah komoditas cabai rawit sebesar 0,03 persen secara bulanan. Lalu, tomat, kangkung, bawang merah, bayam, kacang panjang, dan rokok kretek filter masing-masing 0,01 persen secara bulanan.

“Sementara itu komoditas yang menyumbang deflasi antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, emas perhiasan, jeruk, cabai merah, dan kentang,” kata Erwin.

Ia menambahkan bank sentral akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas untuk memonitor dinamika penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap ekonomi domestik. Hal ini untuk menentukan langkah yang harus dilakukan oleh BI ke depannya.

Ekonom sebut investasi & ekspor jadi motor penggerak ekonomi dalam jangka panjang

0

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi di kuartal III bisa tumbuh dengan adanya pergerakan ekspor dan Investasi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat adanya ekspor dan investasi bisa menjadi pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang.

Bhima menghimbau agar pemerintah bisa mengencangkan ekspor komoditas yang harganya sedang naik di pasaran khususnya komoditas pertambangan. Karena di sektor industri manufaktur pergerakan pertumbuhan ekonominya dilakukan untuk jangka panjang pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu Bhima memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal III akan ada di kisaran 1% sampai 2% dengan asumsi pemerintah lakukan kebijakan existing PPKM mikro.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena masih ada yang bolak-balik melakukan revisi dokumen untuk eksekusi anggarannya karena masih belum sesuai panduan. Hal tersebut juga yang akhirnya memperlambat pencairan dana di daerah.

“Kalaupun fiskal terbatas, lebih penting ada revisi anggaran yang diperuntukkan untuk menjaga daya beli penanganan pandemi dulu dan harus ada percepatan penerapan anggaran khususnya di daerah,” kata Bhima saat dihubungi Kontan.co.id (28/6).

Di sisi lain, motor pertumbuhan ekonomi 2021 memasuki kuartal III tidak bisa dengan mengandalkan belanja pemerintah. Bhima memproyeksikan sumbangan belanja pemerintah ke Produk Domestik Bruto PDB hanya sekitar 8% sampai 9%.

Alasannya belanja negara realisasinya masih rendah karena pemerintah mengantisipasi penurunan penerimaan pajak pada 2021.

“Padahal harusnya belanja pemerintah bisa diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain pemerintah juga ingin segera mengendalikan defisittanggaran. Nah itu yang menjadi dilematis,” kata Bhima.

Bhima menjelaskan jika di dalam negeri masih rendah daya belinya, permintaan domestiknya juga masih rendah karena Covid-19 dan adanya  kecenderungan serapan anggaran baru meningkat signifikan di kuartal IV, lebih baik pemerintah mengutamakan ekspor dan investasi untuk jangka panjang.

PERKEMBANGAN INDIKATOR STABILITAS NILAI RUPIAH (11 JUNI 2021)

0

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia khususnya sebagai dampak penyebaran Covid-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut :

A.  Perkembangan Nilai Tukar 7 –11 Juni 2021

Pada akhir hari Kamis, 10 Juni 2021

  1. Rupiah ditutup pada level (bid) Rp14.245 per dolar AS.
  2. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke level 6,35%.
  3. DXY[1] melemah terbatas ke level 90,08.
  4. Yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun turun ke level 1,432%.

Pada pagi hari Jumat, 11 Juni 2021

  1. Rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.200 per dolar AS.
  2. Yield SBN 10 tahun turun ke level 6,32%.

Aliran Modal Asing (Minggu II Juni2021)

  1. Premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke level 73,52 bps per 10 Juni 2021 dari 75,21 bps per 4 Juni 2021.
  2. Berdasarkan data transaksi 7 – 10 Juni 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp10,54 triliun terdiri dari beli neto di pasar SBN sebesar Rp10,49 triliun, dan beli neto di pasar saham sebesar Rp0,05 triliun.
  3. Berdasarkan data setelmen selama 2021 (ytd), nonresiden beli neto Rp14,65 triliun.

B.   Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali

  1. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Juni 2021, perkembangan harga pada minggu II Juni 2021 masih relatif terkendali dan diperkirakan deflasi 0,09% (mtm).  Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Juni 2021 secara tahun kalender sebesar 0,81% (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,40% (yoy).
  2. Penyumbang utama deflasi Juni 2021 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas daging ayam ras dan cabai merah masing-masing sebesar -0,09% (mtm), tarif angkutan antarkota -0,06% (mtm), cabai rawit -0,04% (mtm), bawang merah -0,02% (mtm), kelapa, tomat dan daging sapi masing-masing sebesar -0,01% (mtm). Sementara itu, beberapa komoditas mengalami inflasi, antara lain telur ayam ras sebesar 0,04% (mtm) emas perhiasan sebesar 0,03% (mtm) minyak goreng, sawi hijau, kacang panjang, nasi dengan lauk dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

OJK Dorong Potensi Ekonomi Alternatif Baru Sesuai Keunggulan Daerah

0

balitribune.co.id | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan hingga data April 2021 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga. Pemulihan ekonomi global terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas perekonomian negara ekonomi utama dunia.  Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam siaran persnya yang diterima Bali Tribune, Minggu (30/5) menyampaikan di domestik, indikator perekonomian seperti sektor rumahtangga dan korporasi mengindikasikan perbaikan. Mobilitas penduduk di kuartal ke-2 meningkat signifikan yang diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi.

Ia menjelaskan, OJK terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil ditengah upaya pemulihan ekonomi nasional dengan senantiasa bersinergi bersama para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.  OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui menerbitkan kebijakan yang membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong potensi ekonomi alternatif baru sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Pertumbuhan kredit hingga April masih terkontraksi sebesar 2,28 persen (year on year/yoy). Namun, kredit konsumsi mulai tumbuh positif 0,31 persen (yoy) sejalan dengan meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi terutama didorong oleh kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai hasil dari kebijakan stimulus pemerintah, OJK dan Bank Indonesia dalam penyaluran KPR. Kredit sektor pariwisata juga tercatat tumbuh sebesar 5,99 persen ditopang kenaikan kredit pada restoran/rumah makan 10,53 persen/mtm dan angkatan laut domestik 1,24 persen/yoy. 

“Secara ytd pertumbuhan kredit masih positif, terutama didorong oleh penyaluran kredit dari bank BUMN dan BPD,” terang Anto.  Kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga mulai menunjukkan perbaikan. Dari tren ini, pertumbuhan kredit Q1/2021 lebih baik dari 2020, sehingga masih terdapat ruang untuk pertumbuhan. Ruang pertumbuhan kredit juga didukung dengan suku bunga kredit yang terus turun. Hingga April suku bunga kredit modal kerja turun menjadi 9,08 persen, bunga kredit konsumsi menjadi 10,87 persen dan suku bunga kredit investasi di posisi 8,68 persen.   OJK menyatakan bahwa suku bunga bukan satu-satunya faktor penentu tumbuhnya kredit perbankan, karena pertumbuhan kredit sangat ditentukan oleh permintaan masyarakat. “Permintaan atas kredit/pembiayaan akan kembali tinggi  apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut didukung upaya vaksinasi yang semakin meluas untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat yang terjaga baik,” jelasnya.

Kenaikan Tarif PPN Dinilai Berisiko bagi Seluruh Sektor Ekonomi

0

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hingga 15%. Keputusan ini butuh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut ekonom Indef Bhima Yudistira, kenaikan tairf PPN bakal memicu harga barang-barang di tengah pemulihan ekonomi sehingga memukul daya beli masyarakat. Khususnya, kalangan menengah dan bawah.

“Inflasi tercipta karena PPN akan memengaruhi harga akhir di tangan konsumen,” kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Lanjutnya, bagi sektor ritel bisa menyebabkan merosotnya omzet dan berpengaruh pada tutupnya bisnis bagi mereka yang tidak mampu bersaing di tengah penyesuaian PPN. Padahal sektor ritel juga berkaitan dengan sektor lain, seperti logistik, pertanian, hingga industri manufaktur.

“Serapan tenaga kerja juga diperkirakan terpengaruh oleh kebijakan penyesuaian PPN,” bebernya.

Di negara lain seperti Jerman, Inggris, dan Irlandia selama pandemi, kebijakan penurunan tarif PPN atau VAT dianggap efektif mempercepat pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah harusnya mengkaji secara dalam ketimbang insentif penurunan PPH badan dan PPNBM mobil, lebih efektif justru menurunkan tarif PPN bukan malah menaikkannya. Dikhawatirkan ada dampak terhadap penurunan kepatuhan pajak.

“Seperti terjadi pada kasus kenaikan cukai rokok yang berkorelasi dengan naiknya peredaran rokok ilegal. Kalau pajak barang dinaikkan, sementara pengawasan lemah justru ada kebocoran penerimaan negara,” katanya.

Pemerintah juga memiliki opsi lain di luar menaikkan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya lewat evaluasi belanja pajak, khususnya yang diberikan ke korporasi, hingga pemajakan lebih besar terhadap harta kekayaan kelompok 20% pengeluaran paling atas.

“Penyesuaian tarif PPN terlalu berisiko bagi seluruh sektor ekonomi,” tandas Bhima.

Masih Resesi! Pertumbuhan Ekonomi RI Q1-2021 Negatif 0,74%

0

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal I-2021. Hasilnya, ekonomi Tanah Air masih tumbuh negatif alias terkontraksi.

Pada Rabu (5/5/2021), Kepala BPS Suhariyanto menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tiga bulan pertama 2021 tumbuh -0,96% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq). Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) , ekonomi Indonesia tumbuh 0,74-%.

Realisasi ini tidak jauh dari ekspektasi pasar. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan PDB terkontraksi 1,09% qtq, sementara secara tahunan diperkirakan terjadi kontraksi 0,87% yoy.

Dengan demikian, kontraksi PDB Indonesia genap terjadi selama empat kuartal beruntun. Artinya, Indonesia masih terjebak di ‘jurang’ resesi ekonomi.

“Perekonomian global menunjukkan perbaikan menggembirakan, salah satunya peningkatan PMI (Purchasing Managers’ Index) global. Vaksinasi sudah dilakukan di beberapa negara.

“Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia menunjukkan perkembangan bagus. Tiongkok pada triwulan I-2021 tahun ini tumbuh impresif. Amerika Serikat tumbuh 0,4%, Singapura 0,2%.

“Selama triwulan I, inflasi hanya 1,37% yoy. Selama pandemi terjadi pelambatan inflasi di berbagai negara, bahkan ada yang mengalami deflasi karena mobilitas berkurang dan roda ekonomi bergerak lamban sehingga berpengaruh ke pendapatan dan permintaan,” jelas Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto.

Airlangga Perkirakan Ekonomi 2021 Tumbuh 5,3%

0

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan ekonomi Indonesia akan membaik di 2021. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 4,5%-5,3%.

Airlangga mengatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan memicu peningkatan konsumsi. Selain itu, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja akan mendorong Investasi untuk penciptaan lapangan kerja.

“Tren pemulihan ekonomi global dan peningkatan harga komoditas akan mendongkrak kinerja ekspor,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).

Airlangga mengulas Ekonomi Indonesia di Triwulan 1 2021 diperkirakan tumbuh dalam kisaran -0,5 sampai -0,34 secara YoY. Sementara itu, secara keseluruhan perekonomian nasional 2021 akan tumbuh dalam kisaran 4,5-5,3 (YoY). Hal itu, kata Airlangga, sejalan dengan berbagai leading indicator yang menunjukkan perbaikan.

Menurut mantan Menteri Perindustrian itu, program vaksinasi dan kebijakan PPKM mikro telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Stimulus otomotif, kata dia, telah meningkatkan penjualan ritel mobil sebesar 28,24% (YoY) di Maret 2021. Stimulus properti, pariwisata dan sektor yang lain, diharapkan dapat semakin meningkatkan konsumsi di sepanjang 2021.

Di sisi lain, penjualan ritel masih terkontraksi di level -17,14 (YoY) pada bulan Maret 2021, yang mengindikasikan konsumsi akan tumbuh secara terbatas.

Airlangga menambahkan peningkatan permintaan domestik mendorong peningkatan investasi sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dunia usaha, tercermin dari PMI (Purchasing Managers Index) Manufaktur yang semakin ekspansif ke level 53, 2 di Maret 2021 dan SBT (Saldo Bersih Tertimbang) Kegiatan Usaha yang membaik ke level 4,54 di triwulan I 2021.

“Sentimen positif investor mendorong perbaikan IHSG ke kisaran 6.000 dan nilai tukar rupiah ke kisaran 14.500 (rupiah). Komitmen pemerintah dalam menyalurkan program PEN di tahun 2021 mendorong realisasi APBN Sampai dengan 28 Februari 2021,” rinci Airlangga.

Pemulihan permintaan global dan peningkatan harga komoditas, lanjutnya, mendorong ekspor untuk tumbuh sebesar 39,474% (YoY) di bulan Maret 2021. Adapun Surplus neraca perdagangan telah terjadi selama 11 bulan berturut-turut.

Sementara itu, realisasi APBN hingga 28 Februari 2021 yakni belanja negara Rp 282,72 triliun sekitar 10,28 persen. Program PEN 2021 di sektor Kesehatan Rp 176,30 triliun dengan realisasi hingga Februari Rp 4,51 triliun, Sektor Perlindungan Sosial Rp 157,41 triliun, realisasi Rp 19,28 triliun. Dukungan UMKM dan Korporasi Rp 184,33 triliun, realisasi Rp 29,45 triliun. Program Prioritas Rp 122,42 triliun, realisasi Rp 500 miliar. Termasuk juga untuk insentif usaha sebesar Rp 58, 47 triliun.

Perubahan PSAK di pelaporan SPT PPh Badan pada April 2021 bisa picu sengketa pajak

0

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jatuh tempo pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan 2020 akan berakhir di 30 April 2021. Salah satu lampiran SPT PPh badan 2020 tersebut adalah laporan keuangan yang sebagiannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik.  

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research, Prianto Budi Saptono, menjelaskan, untuk perusahaan yang wajib menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau 3 PSAK baru di laporan keuangan mereka, ketiga standar akuntansi tersebut berpotensi meningkatkan tax dispute atau perselisihan pajak.

Prianto bilang, ketiga PSAK yang berpeluang memunculkan perbedaan interpretasi di antara perusahaan dan otoritas pajak adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Pasalnya, konsep akuntansi di ketiga PSAK tersebut berbeda kontras dari konsep PSAK sebelumnya. 

Khusus untuk PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan, sumber tax dispute-nya, menurut Prianto, berasal dari keharusan pengakuan keuntungan, dan kerugian, yang belum terealisasi (unrealized gains/losses). Untung/rugi tersebut berasal dari valuasi periodik atas investasi saham (equity investment) dan/atau investasi surat utang (debt investment) sesuai harga pasarnya.

Prianto mengatakan, untuk contoh unrealized gains, ketika perusahaan mengakui unrealized gains, keuntungan tersebut merupakan penghasilan dari sisi akuntansi. Dari sisi PPh, pertanyaan yang muncul adalah apakah keuntungan tersebut merupakan objek PPh.  

“Jadi, ada dua pendekatan penafsiran terhadap pengertian penghasilan di UU PPh, yaitu tekstual dan kontekstual,” kata Prianto dalam keterangan resminya, Rabu (7/4).

Menurut Prianto, berdasarkan penafsiran tekstual atas pengertian penghasilan di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983  terkait PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, unrealized gains tersebut merupakan penghasilan dan menjadi objek PPh.  

Tapi, berdasarkan pemahaman kontekstual sesuai rumusan penghasilan yang tidak pernah berubah sejak 1983 hingga kini, pengakuan penghasilan mengacu pada doktrin realisasi. “Berdasarkan doktrin realisasi tersebut, unrealized gains belum diakui sebagai penghasilan karena belum terealisasi,” ujar dia. 

Dua model penafsiran di atas berlaku juga untuk contoh unrealized losses yang timbul dari valuasi investasi saham/obligasi. Jika konsisten dengan unrealized gains sebagai objek PPh, unrealized losses seharusnya juga menjadi pengurang yang diperbolehkan (allowable deductions) saat penghitungan PPh badan 2020.

Indonesia Diperkirakan Lepas dari Jurang Resesi di Kuartal II-2021

0

Merdeka.com – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lepas dari jurang resesi dan naik signifikan di kuartal II 2020. Optimisme itu dilontarkannya karena pemerintah melihat arah pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dapat terjadi dengan sangat konsisten.

Dalam hal ini, Febrio menggunakan perbandingan pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020, yang saat itu masih positif 2,97 persen.

“Sementara terdalamnya kontraksi kita di 2020 adalah di kuartal II, itu minus 5,32 persen. Lalu dilanjutkan dengan perbaikan di kuartal III minus 3,49 persen. Lalu terakhir di kuartal IV kita membaik lagi di minus 2,19 persen,” jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas menyimpulkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2020 Terkontraksi minus 2,1 persen. Namun, Febrio menganggap pertumbuhan negatif itu relatif lebih baik dibandingkan negara-negara G20 dan Asean.

Untuk kuartal I 2021, ia melanjutkan, Kemenkeu masih melihat adanya perbaikan ekonomi yang konsisten. Meskipun secara prediksi Indonesia masih resesi pada rentang pertumbuhan minus 1-0,1 persen.

“Sehingga kalau nanti estimasi kita di minus 1 persen sampai dengan minus 0,1 persen itu sebenarnya juga akan menunjukan perbaikan yang signifikan secara aktual di masyarakat. Artinya, secara kuartalan itu menjadi perbaikan yang akan sangat dirasakan masyarakat, dan itu dicerminkan pada angka itu nanti,” tegas dia.

Sementara untuk kuartal II 2021 dan seterusnya, Febrio percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin naik signifikan. Gambaran ini didapat dengan perbandingan secara tahunan (year on year) dengan kuartal II 2020, dimana pada saat itu ekonomi nasional jatuh ke titik terendah di level minus 5,32 persen.

Jika berkaca menurut perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021 diprediksi bisa naik di atas 7 persen, atau mencapai lebih dari 1,5 persen.

“Yang kuartal kedua dan seterusnya ini yang justru akan menunjukan perbaikan yang sangat signifikan dari segi angkanya. Kalau hitung-hitungan terakhir kami ini (pertumbuhan kuartal II 2021 secara tahunan) bisa sampai di atas 7 persen secara year on year,” jelasnya.

“Tapi overall, jika dibandingkan 2020 dan 2021 ini akan sangat signifikan. Di 2020 kita minus 2,1 persen, di 2021 kita melihat secara keseluruhan (positif) 5 persen, atau range-nya di 4,5-5,3 persen,” tandas Febrio.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana