BANDUNG, (PRLM).- Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat Ahmad Taufan mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, biaya pelaksanaan UN SMA/MA tahun 2009 masih dibebankan kepada sekolah. 

Hampir 85% kebutuhan untuk pelaksanaan UN diambil dari anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS).

"Pemerintah hanya mencukupi sekitar 15% dari kebutuhan sekolah, padahal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) poin 8 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 77 Tahun 2008, beban biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemda," katanya.

Sebagai contoh, Taufan menyatakan, salah satu sekolah di Kota Bandung memperoleh bantuan dari pemerintah sekitar Rp 7 juta. Sementara itu, untuk pelaksanaan UN ini, sekolah mengeluarkan anggaran dari APBS hingga Rp 40 juta.

"Jadi sebagian besar biaya UN ini masih dibebankan kepada masyarakat atau siswa melalui APBS masing-masing sekolah," tuturnya. (PR online)