Home BERAKSI (Berita Akuntansi)

BERAKSI (Berita Akuntansi)

Begini Cara UMP Bantu Tangani Kasus Kejahatan Siber

0

Purwokerto, Serayunews.com – Kejahatan siber akhir-akhir ini kian banyak terjadi. Untuk membantu aparat keamanan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) meluncurkan terobosan baru, yakni digital forensik center (DFC) untuk menganalisa kasus kejahatan siber.

Ketua DFC UMP, Mukhlis Prasetyo Aji ST MKom mengatakan, laboratorium unggulan forensik digital tersebut nantinya akan berfungsi sebagai Center of Excellence. DFC ini juga bakal dijadikan Pusat pengembangan aktivitas analisa kasus kejahatan siber, pelatihan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia profesi digital forensik & Keamanan Siber serta pencarian dan/atau pelatihan untuk keamanan data dan digital forensik.

“Laboratorium Unggulan Forensik Digital ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian dan bantuan pengungkapan kasus kejatahan digital dalam ranah Information and Communication Technologi (ICT),” kata dia.

DFC di bawah naungan UMP akan didukung dengan tenaga profesional yang mempunyai kredibilitas dalam hal penangganan Keamanan Data, Forensik Digital, pakar Hukum ITE, Linguistik forensik dan Investigatif dan Akuntansi Forensik dan lintas bidang lainnya. Harapannya semua bidang ilmu forensik yang terkait digital bisa berkembang untuk menangani pengungkapan kejahatan siber yang semakin canggih.

“Perkembangan digital yang semakin tak terkendali memicu semakin banyaknya kasus-kasus siber. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dibidang keamanan siber dan forensik digital. Untuk itu kami menyiapkan SDM yang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut sehingga dapat membantu kebutuhan di Industri,” katanya.

Di Indonesia perkembangan forensik digital cukup bagus namun masih banyak kekurangan SDM maupun fasilitas laboratorium forensik. “Saat ini saja saya di minta untuk mengirimkan SDM di bidang forensik namun belum dapat memenuhi perusahaan tersebut,harapannya mahasiswa Teknik Informatika UMP yang sudah belajar forensik digital dapat memenuhi kebutuhan SDM tersebut,” ujarnya.

Pelatihan keamanan dan digital forensik kata dia juga disediakan sebagai satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang siber berdasarkan perkembangan terbaru dan dilengkapi dengan tools yang update.

“Untuk membantu berbagai pihak untuk melakukan investigasi dan analisa secara independen serta membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kasus kejahatan siber. Untuk itu pengembangan laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta SDM yang Profesional,” katanya.

Apalagi, kekuatan siber menurutnya selalu berkembang dengan cepat. Makanya, dibutuhkan sumber daya serta perkembangan dan inovasi terkait penangan kejahatan.Untuk itu perlu adaya penelitian-penelitian yang mendukung terkait penangan-penangan kasus kejahatan siber yang semakin canggih.

“Digital Forensics Center mendorong dosen dan mahasiswa untuk selalu melakukan pengembangan keilmuannya dibidang keamanan siber dan digital forensik melalui penelitian-penelitian terbaru,” katanya.

MUMAS

0

(Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi)

Masa Bakti 2018/2019

Pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2019

Musyawarah mahasiswa merupakan agenda penting sebagai bentuk pertanggung jawaban dari program kerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Akuntansakunyansi periode 2018/2019. Tahun ini dilaksanakan di Ruang FEB 1.14 Universitas Siliwangi.

Sekaligus dengan Pemilihan ketua umum baru untuk masa jabatan 2019/2020.

Penerapan Standar Akuntansi Baru Menggerus Modal BNI 1 Persen

0

Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

JAKARTA – Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyebutkan implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 71 tahun depan bakal menggerus rasio kecukupan modal sekitar 100 basis poin.

Direktur Keuangan BNI Ario Bimo menyampaikan implementasi PSK 71 tahun depan tidak akan terlalu berdampak pada kemampuan ekspansi bisnis BNI. Perseroan telah berhitung cukup matang dan tetap dapat melanjutkan bisnis seperti biasa meski ada penggerusan rasio kecukupan modal.

“Kami sudah berhitung. Rasio kecukupan modal [capital adequacy ratio/CAR] hanya tergerus 1%. Kami masih akan dapat terus melanjutkan bisnis,” katanya di sela-sela acara Indonesia Banking Expo 2019, Rabu (6/11/2019).

Sebagai informasi, CAR emiten berkode BBNI ini pada kuartal ketiga tahun ini berada pada 19,3%, naik dari periode sama tahun lalu 17,8%.

Selanjutnya, Ario menyebutkan perseroan masih akan tetap dapat mempertahankan kinerja bisnis pada tahun depan dengan tetap mengandalkan sektor produktif serta konsumer.

Hal itu juga seiring dengan insentif dari regulator yang telah memangkas baik suku bunga acuan maupun giro wajib minimum pada tahun ini.

“Saat ini tekanan cost off fund memang masih ada. Kami juga sedang berhitung, tetapi kalau sudah turun, kami juga akan pertimbangan [penurunan suku bunga kredit],” katanya.

TBSS Part 11 : Enjoy All The Way And Shine

0

Kegiatan Touring Bareng Saguru Saelmu atau yang biasa dikenal TBSS Part 11 dilaksanakan di Camp Ground Pantai Karangtawulan.

poster TBSS Part 11

Kegiatan TBSS yang dilaksanakan di tanggal 2-3 November 2019 diikuti oleh mahasiswa jurusan akuntansi dari berbagai angkatan dan alumni. TBSS ini bertujuan untuk sebagai media silaturahmi kreatif dan acara rutin tahunan dari dan untuk mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis UNSIL.

Pengguna Capai 785 Juta, Pendapatan Alibaba Tembus Rp 233,1 Triliun

0

Alibaba target transaksinya tembus 10 triliun renminbi atau sekitar Rp 19,94 kuadriliun pada akhir 2024.

Pendapatan Alibaba tembus Rp 233,1 triliun per September 2019
Ilustrasi, Alibaba. Pendapatan Alibaba tembus Rp 233,1 triliun per September 2019.

Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Alibaba Group Holding Limited mencatat, jumlah pengguna aktif bulanan (month active user/MAU) mencapai 785 juta. Sejalan dengan hal itu, pendapatannya pun tembus US$ 16,65 miliar atau sekitar Rp 233,1 triliun per September 2019.

Chairman sekaligus CEO Alibaba Group Daniel Zhang mengatakan, tepat pada September lalu, perusahaannya berusia 102 tahun. “Ekonomi digital kami terus tumbuh dan berkembang. Kami memiliki target untuk melayani satu miliar konsumen aktif tahunan pada akhir tahun fiskal 2024,” katanya dalam siaran pers, akhir pekan lalu (1/11).

Selain itu, perusahaan besutan Jack Ma ini menargetkan nilai transaksi (Gross Merchandise Volume/GMV) tahunan tembus 10 triliun renminbi atau sekitar Rp 19,94 kuadriliun pada akhir 2024. Alibaba pun sudah menyentuh GMV 376,84 miliar renminbi atau US$ 56 miliar (sekitar Rp 806,4 triliun) per Maret 2019 lalu.

Untuk mencapai target tersebut, Daniel bakal terus berinvestasi dalam hal peningkatan pengalaman pengguna dan teknologi inovatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan nilai-nilai baru bagi konsumen dan jutaan perusahaan mitra yang bertransformasi menjadi berbasis digital.

Chief Financial Officer (CFO) Alibaba Group Maggie Wu menambahkan, pendapatan perusahaan tumbuh 40% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$ 16,65 miliar. Begitu juga dengan Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan naik 39% yoy menjadi 37,10 miliar renminbi atau sekitar US$ 5,19 miliar.

Sedangkan EBITA yang disesuaikan untuk perdagangan utama naik 29% yoy, menjadi 38,57 miliar renminbiatau US$5,40 miliar. Lalu, EBITA yang disesuaikan dari perdagangan utama berbasis marketplace naik 28% yoy, menjadi 45,61 miliar renminbi atau US$6,38 miliar.

Perhitungan tersebut dengan pengukuran non Generally accepted accounting principles (GAAP). GAAP merupakan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap yurisdiksi tertentu.

Laba terdilusi per American depositary share (ADS) mencapai 27,51 renminbi atau sekitar  US$ 3,85. ADS adalah saham berdenominasi dolar AS dari perusahaan asing yang menjadi emiten di bursa saham Amerika Serikat (AS).

Sedangkan penghasilan dari operasional tumbuh 51% yoy menjadi 20,36 miliar renminbi atau sekitar US$2,85 miliar. “Kami melanjutkan laju pertumbuhan pendapatan dan keuntungan, serta arus kas yang kuat untuk investasi jangka Panjang,” kata Maggie.

Pencapaian itu sejalan dengan jumlah pengguna bulanan (MAU) yang naik 30 juta dibanding Juni, menjadi 785 juta pada September 2019. Begitu juga dengan jumlah konsumen aktif tahunan marketplace Alibaba di Tiongkok mencapai 693 juta, naik 19 juta dibanding Juni 2018.

Siapa Bilang UMKM Tak Bisa Masuk Pasar Modal? Simak Penjelasan Hukumnya

0

Jumlah UMKM dalam pasar modal masih minim. Sosialisasi harus ditingkatkan.

Seminar Aspek Hukum Perkembangan Pelaksanaan Penawaran Umum UMKM yang diadakan oleh HKHPM, Rabu (23/10). Foto: MJR

Mochamad Januar Rizki – Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah berkembang sangat pesat saat ini. Pemerintah memperkirakan jumlah UMKM mencapai sekitar 59 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus tumbuh seirin perkembanan ekonomi nasional. Sayangya, besarnya jumlah UMKM tersebut masih jauh tersentuh dari pasar modal atau tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Padahal, dengan menawarkan sahamnya kepada publik perusahaan UMKM tersebut dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Infrastruktur berupa payung hukum untuk mendorong UMKM masuk pasar modal juga telah tersedia. Aturan penawaran umum UMKM jauh lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar dengan aset di atas Rp 250 miliar.

Terdapat dua aturan yang menjadi payung hukum UMKM dalam menawarkan saham kepada publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK/04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah dan POJK 54/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

BEI juga telah memberlakukan peraturan pencatatan baru perusahaan kecil dan menengah yang ingin masuk pasar modal lewat papan akselerasi. Aturan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan Nomor I-V) per 22 Juli 2019.

Berdasarkan aturan tersebut perusahaan yang dapat mencatatkan saham di papan akselerasi adalah perusahaan skala kecil dengan aset kurang Rp 50 miliar dan perusahaan skala menengah dengan rentang aset Rp 50 miliar- Rp 250 miliar. Selain aset, BEI juga mengatur perusahaan tersebut tidak boleh dikendalikan langsung dan tidak langsung oleh pengendali dari emiten atau perusahaan publik. Hal ini diatur agar perusahaan besar yang memiliki perusahaan kecil tidak dapat memanfaatkan pencatatan ini untuk mencari modal.

Emiten skala kecil dapat menyertakan laporan keuangan teraudit satu tahun terakhir atau sejak berdiri sebagai persyaratan penawaran umum. Sedangkan emiten skala menengah menyertakan audit laporan keuangan selama dua tahun terkahir atau sejak berdiri. Jangka waktu tersebut lebih singkat dibanding emiten biasaya yang harus menyertakan audit laporan keuangan untuk tiga tahun terkahir dalam efek ekuitas dan audit laporan keuangan dua tahun terakhir atau sejak berdiri untuk efek utang atau sukuk.

Emiten skala kecil dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Sedangkan emiten skala menengah disyaratkan menggunakan SAK dalam audit laporan keuangannya.

Emiten skala kecil juga mendapat pelonggaran berupa kewajiban penangguhan 12 bulan dan 6 bulan bagi perusahaan menengah untuk memenuhi ketentuan terkait organ atau fungsi tata kelola. Emiten skala kecil dan menengah juga tidak wajib mengumumkan prospektus pada surat kabar harian Indonesia dengan peredaran nasional. Prospektus diumumkan dalam situs web emiten atau penjamin emisi efek jika menggunakannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mendorong agar UMKM masuk ke pasar modal. Menurutnya, investor domestik dan asing sedang bertumbuh sehingga Indonesia menjadi pasar potensial. “Indonesia ini pasar potensial ada 2 juta investor ini tidak sampai 1 persen dari total penduduk. OJK terus mendorong emiten skala kecil dan menengah juga menyederhanakan dokumen,” jelas Hoesen, Rabu (23/10).

Dia juga melanjutkan di tengah perkembangan teknologi geliat pasar modal terus berkembang dengan kehadiran equity crowd funding atau layanan urun dana berbasis teknologi. Menurutnya, equity crowd funding sangat cocok bagi industri skala kecil dan menengah dala memperoleh tambahan modal.

“Equity crowd funding ini menarik sekali karena saham yang dijual kecil-kecil seperti jual soto, es, kebab tapi jumlahnya banyak. Pertumbuhannya menarik bahkan saya sampai merinding karena dana yang diambil sekitar Rp 500 juta paling banyak Rp 2 miliar,” tambah Hoesen.

Di sisi lain, Vice President of Legal and Compliance Bukalapak, Perdana Arning Saputro mengatakan terdapat berbagai tantangan bagi UMKM termasuk perusahaan rintisan atau start up menawarkan sahamnya kepada publik. Dia menjelaskan peran pendiri atau founder sangat dominan dalam UMKM sehingga saat menawarkan sahamnya kepada publik maka dominasi founder akan berkurang.

Selain itu, saat menawarkan saham kepada publik maka terdapat kerahasiaan perusahaan yang harus diungkapkan. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi kompetisi perusahaan dengan pesaing.

“Harus diperhatikan saat masuk pasar modal ide antara founder dan publik sebagai pemilik saham. Kemudian, kompetisi industri startup sangat cepat bahkan hitungan hari sehingga saling intip sesama pemain. Saat IPO ada yang harus disclosed ini jadi pertimbangan startup saat IPO,” jelas Perdana.

Kata Menkeu Sri Mulyani Soal Profesi Akuntan

0

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membuka peluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawatisaat memberi sambutan di acara The 1st ASEAN CPA Conference – Broaden The Horizon di Inaya Putri Nusa Dua, Bali, pada Rabu 16 Oktober 2019. – Bisnis/Sultan Anshori

Bisnis.com. JAKARTA – Negara di ASEAN telah menyepakati kesetaraan kualifikasi tenaga kerja bidang akuntansi yang dituangkan dalam Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services (MRA on Accountancy Services). 

Sesuai dengan perjanjian ini, para pemegang sertifikat ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) memiliki kualifikasi yang setara dan dapat melakukan praktik di 10 negara ASEAN. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perjanjian ini membukapeluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar ASEAN dapat mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan. 

“ASEAN adalah salah satu pasar dunia yang bertumbuh dengan cepat dan kemudian menjadi wilayah dengan kekuatan ekonomi besar Oleh karena itu, profesi anda sebagai akuntan penting untuk memastikan ekonomi terus tumbuh kuat, bisnis terus berkembang dan akuntabilitas tetap teratas,” kata Menkeu dalam keterangan resminya, Rabu (16/10/2019).

Adapun penyelenggaraan The 1st ASEAN CPA Conference merupakan kerja sama Kementerian Keuangan dan Sekretariat ASEAN yang berkolaborasi dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan ASEAN Federation of Accountants (AFA). 

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para ASEAN CPA untuk menjalin komunikasi serta saling tukar informasi terkini mengenai perkembangan industri _Accounting Services_ , _roadmap_ ASEAN CPA dan _Blueprint_ ASEAN Economic Community 2025. Per 30 September, jumlah pemegang ASEAN CPA adalah sebanyak 3770 orang, yang terdiri dari 1291 orang dari Indonesia, 873 orang dari Malaysia, 593 orang dari Thailand, 592 orang dari Singapura, 403 orang dari Myanmar dan 18 orang dari Filipina.

Uncen Gelar Simposium Nasional Akuntan Indonesia ke-22

0
Universitas Cendrawasih

REPUBLIKA.CO.ID, ABEPURA — Setelah sempat tertunda, Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua tetap menggelar Simposium Nasional Akutansi (SNA) ke-22, Selasa (8/10), sampai Kamis (10/10). Sekitar 300-an dosen akutansi dari seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia mengikuti gelaran tersebut. Peran pendidikan akuntansi dalam pemerintahan untuk mencegah praktik korupsi menjadi salah satu penekanan penting dalam simposium tahunan ini.

Rektor Uncen Apolo Safanpo mengatakan, SNA tahun ini sebetulnya sempat terancam batal. “Kita ketahui bersama bahwa situasi keamanannya (di Papua) belum pulih benar,” kata dia di Auditorium Uncen, Abepura, Papua, Selasa (8/10).

Akan tetapi, menurut dia, kegiatan akademik tak semestinya tunduk pada situasi yang tak menentu. Sebab itu, kata dia upaya bersama para pengajar dan mahasiswa, saling memberikan optimisme untuk tetap memegang amanah sebagai tuan rumah SNA ke-22. “Terimakasih kepada bapak-ibu yang hadir ke sini, dalam simposium ini. Karena kehadiran bapak dan ibu memberikan kepercayaan kepada kami (warga Papua),” sambung dia.

Meskipun, ia mengakui jumlah kehadiran dosen dan pengajar akutansi yang datang ke Papua, tak seperti estimasi semula yang berjumlah sekitar 700-an. Namun kata dia, gelaran nasional tentang akutansi di Uncen yang menghadirkan para pengajar dan dosen di luar Papua kali ini menjadi bukti tentang kondisi yang semakin membaik di Bumi Cenderawasih.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ainun Naim menjadi pembicara kunci dalam simposium kali ini. Naim menyoroti tentang perlunya peningkatan pendidikan akutansi untuk memperbaiki manajemen pemerintahan agar terbebas dari praktik yang koruptif. Manajemen pemerintahan dan prilaku korupsi setali tiga uang. Menurut Naim manajemen pemerintahan yang buruk, berdampak pada krisis, pun juga memunculkan persoalan utamanya, yakni korupsi.

Naim mengacu pada riset Transparancy International yang menyebutkan 38 persen persoalan utama di Indonesia, adalah masalah korupsi, menyusul keterpurukan ekonomi, dan tata kelola birokrasi yang buruk, juga keamanan. Tetapi dari semua persoalan tersebut, kata Naim, berakar dari kinerja pemerintahan yang tak mempertimbangkan akuntabilitas dalam pengelolaan. Akutansi, sebagi cabang keilmuan ekonomi yang membesut keahlian pencatatan, pengelompokan, dan pengelolaan, semestinya mampu memberikan solusi dalam memperbaiki pemerintahan untuk terlepas dari prilaku yang koruptif.

“Akuntan pendidik harus beradaptasi dengan menjadi solusi yang relevan dalam dinamika saat ini,” kata Naim. Ia pun kembali menebalkan program Ikatan Akuntan Indonesia (AIA) tentang Prakarsa 6.1 yang mengharuskan para akuntan menjadi salah satu lini terdepan dalam membidani perubahan utuk arah maju peradaban. Salah satunya yaitu, dengan mendorong akuntan sebagai agen perubahan yang mampu menjaga integritas dalam setiap analisa, dan pelaporan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan.

AKU PEDULI (Akuntansi Peduli)

0

Jumat, 27 September 2019 BE-HIMATANSI Melaksanakan AKU PEDULI untuk bulan September dan diikuti oleh setiap perwakilan angkatan di Jurusan Akuntansi. Aku Peduli merupakan program kerja dari BE-HIMATANSI yang dikelola oleh Kompartemen Sosial Rohani. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat atau pihak yang berkebutuhan khusus dan memiliki kekurangan dari segi finansial. Program ini merupakan realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertujuan untuk Sosial (Masyarakat). Sumber dana untuk Aku Peduli dikumpulkan melalui Donasi yang dibuka setiap bulannya kepada Umum.

Capim KPK Nyoman Wara Beberkan Laporan Keuangan WDP KPK

0
Capim KPK I Nyoman Wara dalam wawancara dan uji publik Pansel, Selasa (27/8/2019). (Faiq Hidayat/detikcom)

Capim KPK I Nyoman Wara menyebut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan KPK tahun 2018. Predikat ini diberikan karena masalah pengelolaan barang rampasan.

“Permasalahannya satu pengelolaan barang sitaan dan rampasan,” kata I Nyoman Wara saat tes wawancara dan uji publik di gedung Setneg, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Auditor BPK itu mengatakan barang sitaan harus dibuatkan administrasi meski belum diakui sebagai aset. Kemudian barang rampasan harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan.

“Ini belum ada catatan yang memungkinkan. Kedua, barang rampasan inkrah harusnya dicatat di laporan keuangan KPK. Memang sudah punya labuksi, tapi administrasinya belum memadai,” jelas dia.

Catatan lain, Nyoman mengatakan laporan keuangan berbeda antara akuntansi dengan Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Ada barang rampasan yang juga belum tercatat oleh KPK.

“Ada barangnya tercatat tapi buktinya belum memadai, itu sekitar Rp 300 miliar. Ada yang barangnya ada tapi tidak tercatat, ada barang yang keluar tapi nggak ada bukti barang keluar,” ujar Nyoman.

Karena itu, Nyoman mengaku akan membuat standard operating procedure(SOP) jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Apabila ada penyimpangan barang rampasan dan sitaan, bisa ditindak.

“Buat SOP. Diinventarisasi, kalau ada penyelewengan sudah pasti ditindak,” katanya.